Menteri Keuangan Agus Martowardojo menerbitkan peraturan tentang pengembalian kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagai pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB Sebagai Pajak Daerah.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB Melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil.
Sementara Peraturan Bersama Menkeu dan Mendagri adalah peraturan No. 186/PMK.07/2010 dan No. 53 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menkeu dan Mendagri No. 127/PMK.07/2012 dan No. 53 Tahun 2012.
PMK ini mengatur tata cara pencairan dana pengembalian penerimaan negara akibat kelebihan pembayaran BPHTB dan pemotongan dana bagi hasil dalam rangka perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, atas pengajuan keberatan dan pemohonan pelayanan BPHTB lainnya, pengajuan banding, pengajuan gugatan dan pengajuan peninjauan kembali BPHTB, yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 serta tindak lanjut putusan Pengadilan Pajak yang diterima Direktorat Jendera Pajak (DJP) setelah tanggal 31 Desember 2010.
Berdasarkan PMK ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak dan Bangunan (SKPKPB) berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dari wajib pajak (WP) dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak lainnya.
Kompensasi utang pajak dapat dilakukan terhadap utang pajak lainnya dan melalui transfer pembayaran dan dianggap sah jika telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP).
Jika terdapat kompensasi utang pajak, KPP Pratama menyampaikan informasi adanya transfer penerimaan negara dan menyampaikan surat setoran berupa Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB). dan/atau Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) ke Bank/Pos Persepsi tujuan.
















