Daya ikat
Kini, giliran pernyataan Partialis yang menuai polemik baru. Berbeda dengan Patrialis, Sonny Maulana Sikumbang, Pengajar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengingatkan sebuah prinsip sederhana bahwa suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. “Setelah Undang-Undang Bahasa itu diundangkan dan dimasukan ke dalam lembaran negara, mulai saat itulah dia sudah berlaku,” ujarnya melalui sambungan telepon. Termasuk, ketentuan yang mewajibkan kontrak harus dilakukan menggunakan bahasa Indonesia.
Langkah Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan kewajiban kontrak berbahasa Indonesia baru berlaku setelah terbit Peraturan Presiden, dinilai tidak tepat. “Daya ikatnya sudah berlaku sejak tanggal diundangkan,” jelas Sonny. Secara teori, lanjutnya, memang dibedakan antara daya ikat berlakunya sebuah peraturan dan efektifitas.
Sonny menjelaskan seringkali suatu Undang-Undang dinyatakan memiliki daya ikat, tetapi baru akan efektif bila sudah ada peraturan pelaksananya. Namun, untuk konteks UU No. 24/2009 ini, menurutnya tak perlu menunggu peraturan pelaksana diterbitkan. “Ketentuan itu sudah bisa berlaku secara efektif. Lagipula kan bunyinya sudah jelas, yakni ‘mewajibkan’. Mau tunggu apalagi?” pungkasnya.
















