Menlu Jelaskan Larangan Asing ke Papua
Berita

Menlu Jelaskan Larangan Asing ke Papua

Faktor keamanan, penentu izin kunjungan tidak dikeluarkan.

RFQ
Bacaan 2 Menit

Namun, menurut Marty, persoalan HAM di Papua bukan alasan untuk menutup akses bagi siapa saja ke Papua. Dia malah menyatakan persoalan HAM di Papua harus dikelola sebaik mungkin agar jangan sampai timbul masalah. Pemerintah Indonesia berkewajiban menjelaskan menjelaskan kondisi di Papua kepada siapa saja. Hal itu penting dilakukan agar tak ada kecurigaan dari warga negara asing pada pemerintah Indonesia terkait kondisi Papua.

Menurut Marty, faktor keamanan menjadi hal utama bagi pemerintah Indonesia memberikan izin bagi warga asing berkunjung ke Papua. Dia mencontohkan, terkait kasus tewasnya delapan anggota TNI akibat diberondong peluru penembak, izin permohonan berkunjung warganegara asing tak dapat diterbitkan. “Kala kondisi Papua tak kondusif, pemerintah menilai riskan memberikan izin berkunjung warga asing ke daerah tersebut.”

Media Asing
Marty menyatakan tak melarang media asing berkunjung ke Papua asalkan telah mendapat izin. Ia meminta pengertian bahwa media asing dilarang berkunjung ke Papua kepada  media tertentu, lantaran kondisi keamanan.

Sehingga, izin tersebut sementara waktu tak diberikan. “Kemenlu berharap akses media asing dibuka, tetapi pemerintah pertimbangkan ada aspek keselamatan,” katanya.

Marty menguraikan, periode 2011 sebanyak 61 permohonan dari pihak diplomat asing berkunjung ke Papua. Dari jumlah permohonan tersebut, pemerintah memberikan izin sebanyak 59, sisanya tak diberikan. Pada periode 2012, dari 29 permohonan, 26 diantaranya diberikan persetujuan. Pada 2012, hanya ada empat permohonan dari media asing, dan hanya satu diberikan izin.

Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin berpendapat alasan pemerintah wajar. Dia mendukung tindakan pemerintah untuk selektif memberikan izin pihak asing berkunjung ke Papua.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info