Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah melakukan finalisasi Rancangan Peraturan Menteri tentang Program Bedah Rumah. Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan penyusunan regulasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program di lapangan tanpa mengesampingkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik.
Maruarar mengatakan dalam penyusunan beleid ini, kementeriannya telah berkonsultasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan regulasi di sektor perumahan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
“Minggu ini kami sudah berkonsultasi dengan BPKP, Kementerian Hukum, dan hari ini dengan BPK. Kami mendapat banyak masukan. Tadi BPK juga sudah menyatakan clear terhadap Rapermen Program Bedah Rumah yang mengatur kemudahan persyaratan bagi penerima bantuan, terutama terkait alas hak. Paling lambat Senin atau Selasa saya akan menandatangani peraturan menteri tersebut,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis pada Sabtu (25/7).
Baca Juga:
Melalui Rapermen tersebut, pemerintah menyederhanakan persyaratan administrasi bagi calon penerima Program Bedah Rumah, khususnya terkait pembuktian alas hak atas tanah. Jika sebelumnya masyarakat diwajibkan memiliki dokumen kepemilikan seperti sertifikat atau dokumen sejenis, ke depan pembuktian penguasaan tanah dapat dilakukan melalui surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan yang menerangkan bahwa rumah yang diusulkan berdiri di atas tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh calon penerima bantuan.
Penyederhanaan ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap Program Bedah Rumah tanpa mengurangi kepastian hukum maupun akuntabilitas pelaksanaannya.
Selain membahas Program Bedah Rumah, Maruarar mengatakan Kementerian PKP juga terus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri melalui program gentengisasi. Dalam pelaksanaannya, penggunaan genteng tetap harus memenuhi standar kualitas, meskipun tidak diwajibkan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sebagai gantinya, kualitas produk akan mengacu pada hasil pengujian dari Balai Keramik sehingga tetap memberikan jaminan mutu sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM di sektor bahan bangunan.
Maruarar menegaskan pemerintah akan terus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan perumahan. Kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Maruarar berharap pelaksanaan Program Bedah Rumah maupun program strategis perumahan lainnya dapat berjalan semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
















