"Hati-hati kalau bicara soal membentuk peradilan baru, karena nanti semua profesi minta ada peradilan, kan repot kita. Lawyer nanti minta peradilan, akuntan minta peradilan, semuanya minta peradilan," ujar Harkristuti yang juga anggota Komisi Hukum Nasional (KHN).
Ide pembentukan Peradilan Disiplin Profesi Kedokteran itu sendiri tertuang dalam RUU tentang Praktik Kedokteran (RUU PK) yang pembahasannya sedang dipersiapkan oleh Komisi VII DPR RI sebagai RUU Usul Inisiatif.
Harkristuti mengatakan, pembentukan Peradilan Disiplin Profesi Kedokteran akan mengacaukan konsep-konsep yang sedang dibangun saat ini untuk menyederhanakan proses peradilan. Dengan adanya peradilan baru tersebut, jelasnya, ia mengkhawatirkan akan memperluas dan membuat rancu sistem peradilan terpadu (integrated justice system).
"Kalau bikin peradilan, berarti mereka akan masuk ke dalam integrated justice system, itulah keberatan saya. Dan pula nanti kalau semuanya minta peradilan, saya pikir akan mengacaukan konsep-konsep yang sedang dibangun ini untuk menyederhanakan proses peradilan," ungkapnya ketika dihubungi hukumonline.
Beberapa waktu lalu di Komisi VII DPR RI, wakil dari IDI mengatakan bahwa ide pembentukan Peradilan Disiplin Profesi Kedokteran telah melalui diskusi dengan beberapa pakar hukum seperti Loebby Loqman dan Paulus Effendi Lotulung. Pihak IDI juga meyakinkan bahwa peradilan sejenis sudah berjalan di Belanda.
Perkuat MKEK
Kepada IDI sebagai perumus RUU PK, Harkristuti menyarankan agar lebih memperkuat kewenangan dari majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) ketimbang membentuk peradilan profesi kedokteran. "MKEK harus dijadikan sebuah self regulatory organization (SRO) yang putusannya mengikat bagi seluruh anggotanya," cetusnya.
Oleh karena itu, yang seharusnya diatur dalam RUU PK adalah bagaimana membuat putusan MKEK menjadi sesuatu yang kuat. Dalam arti, putusan MKEK harus juga diperhatikan oleh Departemen Kesehatan dan pengadilan, selain oleh para anggota IDI.
Harkristuti sendiri cenderung memandang Peradilan Disiplin Profesi Kedokteran sebagai upaya profesi dokter untuk mengurangi diskresi negara dan pengadilan dalam kasus-kasus menyangkut dokter, ketimbang untuk melindungi publik dari perbuatan dokter-dokter nakal.
Data kasus malpraktek
Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan (YPKKI) mencatat selama kurun waktu 1998-2001, terdapat 48 kasus malpraktik yang diadukan konsumen ke lembaga tersebut. Para pelakunya terutama para dokter dan untuk beberapa kasus, pihak rumah sakit juga dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang sangat merugikan para pasien tersebut.
Mengomentari hal ini, Ketua YPKKI Marius Widjajarta mengatakan bahwa pihak MKEK IDI belum pernah mencabut ijin praktek para dokter yang terbukti melakukan malpraktek. Satu-satunya dokter yang dicabut ijin prakteknya adalah dr. Gunawan Simon yang waktu itu dianggap bersalah ketika dirinya menjadi dokter pribadi Wakil Presiden Adam Malik.
Data Kasus Pengaduan Malpraktik yang Diterima YPKKI
Periode Oktober 1998-November 2001
No | Kasus Malpraktik | Tahun
| Daerah Asal Pengaduan | Pelaku | Jumlah | Keterangan |
1 | Komplikasi pasca bedah | 1998 | Jakarta | Dokter | 1 | Diselesaikan melalui MKEK IDI di Jakarta |
2 | Bedah mata mengakibatkan kebutaan | 1998 | Banjarmasin | Dokter | 1 | Diselesaikan melalui MKEK IDI Surabaya. |
3 | Komplikasi Pioderma Gangrenosa pada operasi usus buntu | 1999 | Jakarta | Rumah sakit | 1 | Diselesaikan melalui mediasi YPKKI |
4 | Dokter kurang perhatian, kaki pasien Diabetes Melitus diamputasi | 1999 | Jakarta | Dokter | 1 | Dalam proses MP2EPM Dinas kesehatan DKI Jakarta |
5 | Komplikasi amnesia pada bedah Laparaskopi | 1999 | Jakarta | Dokter | 1 | Sedang dalam proses mediasi di YPKKI. |
6 | Pengobatan irasional kedokteran nuklir pada tempat pribadi dokter | 2000 | Jakarta | Dokter | 1 | Diproses oleh MKEK IDI Jakarta |
7 | Selang tertinggal dalam tubuh pasien bedah ESWL (electro shock wave lithotripsy) selama 2,5 tahun | 2000 | Jakarta | Dokter dan rumah sakit | 1 | - Masalah dengan dokter selesai melalui mediasi di YPKKI. - masalah dengan rumah sakit sedang diproses di LKBH FHUI. |
8 | Dokter tidak dapat dihubungi, pasien meninggal | 2001 | Jakarta | Dokter | 1 | Diselesaikan melalui jalur pengadilan |
9 | Jenazah dokter sebagai jaminan biaya perawatan | 2001 | Surabaya | Rumah sakit | 1 | Pengaduan tidak diteruskan, keluarga pasien takut diteror |
10 | Pengangkatan ginjal kanan pasien tanpa informasi | 2001 | Jakarta | Dokter | 1 | Sedang dalam proses mediasi di YPKKI |
11 | Operasi batu empedu oleh dokter yang tidak berkompeten | 2001 | Jakarta | Dokter | 1 | Sedang dalam proses mediasi di YPKKI |
12 | Terapi pasca operasi kanker payudara oileh dokter hewan | 2001 | Bekasi | Dokter | 1 | Pengaduan tidak diteruskan, data tidak ada |
13 | Komplikasi alergi akibat kelalaian dokter | 2001 | Bekasi | Dokter | 1 | Sedang dalam prose mediasi di YPKKI |
14 | Mark up baiaya operasi | 2001 | Jakarta | Rumah sakit | 1 | Selesai melalui mediasi di YPKKI |
15 | Informasi operasi tidak transparan | 2001 | Jakarta | Dokter | 5 | Selesai melalui mediasi di YPKKI |
16 | Sikap dokter terhadap pasien | 2001 | Bekasi | Dokter | 2 | Selesai melalui mediasi di YPKKI |
17 | Informasi informed consent tidak jelas | 2001 | Jakarta | Dokter | 23 | Selesai melalui mediasi di YPKKI |
18 | Benda asing tertinggal di tubuh pasien operasi usu buntu | 2001 | Jakarta | Dokter | 1 | Sedang dalam proses mediasi di YPKKI |
19 | Operasi batu ginjal kiri tertukar dengan ginjal kanan | 2001 | Jakarta | Dokter | 1 | Sedang dalam proses mediasi di YPKKI |
Jumlah | 46 |
| ||||
Keterangan:
MKEK : Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran
MP2EPM : Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medik
