Sama seperti Sutan Bhatoegana, mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono juga meminta penundaan sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/4). Udar beralasan tim pengacaranya tengah fokus menjalani dua sidang sekaligus di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan PN Jakarta Pusat.
"Ada dua sidang, yang pertama perlawanan atas penyitaan di PN Jakarta Pusat dan kedua praperadilan untuk melepas status tersangka saya (dalam kasus Bus TransJakarta) di PN Jakarta Selatan. Yang mulia, jika diizinkan kami didampingi penasihat hukum. Kalau bisa sidang ini ditunda," kata Udar kepada ketua majelis hakim Artha Theresia.
Menanggapi permintaan Udar, Artha menyatakan bahwa keberatan Udar untuk disidangkan tanpa didampingi pengacara akan dicata dalam berita acara sidang. Artha memberikan waktu satu minggu sampai Udar didampingi tim pengacaranya. Selanjutnya, Artha menunda sidang pembacaan dakwaan hingga Senin, 13 April 2015.
Usai sidang, Udar menyatakan dirinya berharap upaya praperadilan di PN Jaksel akan dikabulkan. Ia mengaku tim pengacaranya sudah menyiapkan sejumlah argumen, fakta hukum, saksi, dan ahli untuk menguatkan dalil praperadilan yang dimohonkan Udar. "Tapi, namanya kita memohon, tapi kan yang menentukan yang di atas," ujarnya.
Atas penundaan ini, tim gabungan penuntut umum yang diketuai Victor Antonius dari Kejaksaan Agung merasa tidak keberatan. Namun, Victor berpendapat, seharusnya sidang praperadilan Udar di PN Jaksel sudah gugur dengan dimulainya sidang pokok perkara. "Sudah gugur kan di sini sudah ada penetapan hakimnya kok," tuturnya.
Mengenai kemungkinan Udar akan menang di PN Jaksel, Victor tidak mau menanggapi. Ia menegaskan tim penuntut umum hanya fokus menangani sidang pokok perkara di Pengadilan Tipikor Jakarta. "Kan ditunda satu minggu saja,” ujarnya.
Lalu, ketika ditanya apabila Udar menang di praperadilan, apa pokok perkara batal demi hukum? Victor hanya menjawab, “Ya nggak lah."
Bantah pengaruhi proyek TransJakarta
Apabila penuntut umum jadi membacakan surat dakwaan Udar, mantan Kadishub Provinsi DKI Jakarta ini akan didakwa dengan dakwaan berlapis. Selain diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Bus TransJakarta tahun anggaran 2012 dan 2013, Udar juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.
Victor mengatakan Udar selaku pengguna anggaran (PA) berperan mengarahkan terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Bus TransJakarta tahun 2012 dan 2013. Untuk pengadaan tahun 2013, sebelumnya sudah ada dua terdakwa, Drajad Adhyaksa dan Setyo Tuhu yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.
Akan tetapi, Udar membantah keterlibatannya dalam perkara korupsi pengadaan Bus TransJakarta tahun 2012 dan 2013. Menurutnya, pengadaan Bus TransJakarta sudah sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah. "Tidak ada titipan dan anggaran itu sudah dibahas bersama untuk kepentingan bersama," katanya.
Udar menegaskan, penganggaran pengadaan Bus TransJakarta sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2013. Ia selaku PA hanya memberikan arahan yang bersifat umum untuk mempercepat pembangunan. Udar merasa heran mengapa ia didakwa korupsi, padahal tidak ada arahannya yang menyimpang.
Kemudian, Udar membantah dirinya melakukan pencucian uang. Ia mempertanyakan, mengapa harta-hartanya sejak 2010 juga turut disita penyidik. Sementara, dugaan tindak pidana korupsu yang dituduhkan kepadanya hanya tindak pidana korupsi pengadaan Bus TransJakarta tahun 2012 dan 2013.
"Saya menabung sejak 2010, sejak kepada dinas itu yang dipermasalahkan. Itu kan tidak ada kaitannya. Kalau saya menabung sejak 2010 boleh saja dong. Uang saya tidak hanya dari gaji, tapi juga ada usaha keluarga, menyewakan kontrak rumah. Itu kan warisan. Maka dari itu, saya membantah keras karena ini hanya rekayasa," tandasnya.
