Mengacu ketentuan yang ada, Maruli mengatakan bagi pihak yang terbukti melakukan pemberangusan serikat pekerja akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Serta denda paling sedikit Rp100juta dan paling banyak Rp500juta.
Pada Oktober 2012, Sudinakertrans Jakpus menerbitkan anjuran yang salah satunya menganjurkan agar pihak manajemen PT ASDP Indonesia Ferry mempekerjakan kembali Widodo. Hal serupa juga dilakukan oleh Sekretaris Kabinet RI, Dipo Alam, yang menerbitkan surat kepada Direksi PT ASDP Indonesia Ferry agar mempekerjakan kembali Widodo. Ironisnya, berbagai imbauan yang diterbitkan lembaga negara itu tak kunjung dipenuhi manajemen.
Menurut Widodo, lembaga negara lainnya seperti Komisi IX DPR, Komnas HAM dan Ombudsman, akan menindaklanjuti laporannya atas dugaan tindak pidana pemberangusan serikat pekerja yang terjadi. “Rekomendasi Komisi IX DPR bekerja kembali,” ujarnya.
Sayangnya ketika dihubungi lewat telepon dan pesan singkat, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Danang S Baskoro tak memberi jawaban.
Upah Tak Dibayar
Jika Widodo mempersoalkan tentang pemberangusan serikat pekerja, lain halnya dengan Luviana. Pekerja dengan jabatan terakhir sebagai asisten produser itu mengadu ke Polda Metro Jaya karena upahnya sejak bulan Juli 2012 tidak dibayar pihak manajemen. Bersama kuasa hukum dari LBH Pers, Sholeh Ali, Luvi kembali menyambangi Polda Metro Jaya, kali ini untuk memberikan keterangan atau sebagai saksi pelapor.
Menurut Ali, mengacu peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, ada ancaman sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar upah. Jika dalam perjalanan nanti pihak manajemen membayarkan upah itu, namun tindak pidananya menurut Ali tidak akan hilang dan tetap bisa diperkarakan. Pasalnya, membayar upah adalah kewajiban pemberi kerja. “Dugaan pelanggaran pasal 93 Jo pasal 186 UU Ketenagakerjaan, dengan ancaman pidana paling singkat satu bulan dan paling lama empat tahun,” tandasnya kepada hukumonline di Polda Metro Jaya, Senin (12/11).
Ali berharap agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti perkara ini sampai tuntas. Usai melakukan pemeriksaan terhadap para saksi pelapor, menurut Ali proses selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap saksi terlapor. Dia berharap agar upaya hukum yang dilakukan di kepolisian ini tidak mendapat hambatan.
Sampai berita ini dibuat upaya menghubungi Manager HRD Metro TV, Avi Pranantha, melalui telepon dan pesan singkat, tak berbuah hasil.
















