“Hak atau kewenangan prerogatif tidak pernah disebutkan eksplisit dalam konstitusi sebagai ciri yang melekat dalam sistem pemerintahan presidensial. Meskipun dalam praktik hal itu diakui dan diterima, namun dasar penerimaannya semata-mata kepentingan dan kemanfaatan publik dan legitimasinya diperoleh secara politis,” kata Palguna.
Terkait makna “memperkuat sistem pemerintahan presidensial” yang merupakan salah satu kesepakatan penting fraksi-fraksi di MPR, Palguna berpandangan hal itu bukan menekankan pada gagasan memperkuat hak prerogatif Presiden.
“Permohonan para pemohon yang mendalilkan campur tangan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dan Kapolri bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi bahwa hal itu tidak sesuai dengan hakikat hak prerogatif presiden dalam sistem presidensial, harus dinyatakan ditolak.”
Untuk diketahui, pengujian UU ini diajukan Guru Besar UGM Denny Indrayana, pengurus Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PuSako), Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Spesifik, mereka mempersoalkan Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (5) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 13 ayat (2), (5), (6), (7), (8), (9) UU TNI.
Intinya, para pemohon mempersoalkan konstitusionalitas “persetujuan DPR” dalam proses pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI oleh presiden dihubungkan polemik pengangkatan Kapolri yang berujung konflik Polri dan KPK.
Mereka berharap hak prerogatif dikembalikan pada konsep yang benar dalam sistem presidensial. Karenanya, pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI dikembalikan sebagai hak prerogratif presiden tanpa persetujuan DPR dengan meminta MK menghapus frasa “persetujuan DPR” dalam pasal-pasal itu.
Menurutnya, apabila pengujian UU ini dikabulkan dapat menjadi salah satu solusi sengkarut pengangkatan Calon Kapolri Budi Gunawan (BG). Sebab, dalam kondisi saat ini Presiden Jokowi dalam posisi sulit dalam memutuskan status Budi Gunawan yang telah disetujui DPR.
“Hal itu bentuk mekanisme checks and balances sesuai UUD 1945, sesuai UUD 1945," ujar Hakim Konstitusi Aswanto saat membacakan pertimbangan putusan MK bernomor No. 22/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan Denny Indrayana dan kawan-kawan di Gedung MK, Senin (7/11).
Mahkamah berpendapat, proses pemilihan pejabat publik bertujuan melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan kepada DPR merupakan upaya menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance
“Sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, danleadership
Mahkamah mengakui meski secara eksplisit hak prerogatif tidak disebut dalam UUD 1945, dalam pembahasan perubahan UUD 1945 isu hak prerogatif presiden menjadi perdebatan semua fraksi. Namun, secara garis besar hampir semua fraksi setuju adanya hak prerogatif presiden tetap dibatasi oleh mekanisme check and balances dalam rangka untuk membatasi besarnya dominasi dan peran seorang presiden.
“Sehingga kontrol terhadap presiden secara kelembagaan dapat dilakukan oleh DPR,” terangnya.
Atas dasar itu, Mahkamah menilai adanya persetujuan DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI oleh Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. “Amar putusan, mengadili, menyatakan, permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima. Menolak permohonan Pemohon IV untuk seluruhnya,” ucap Wakil Ketua MK Anwar Usman selaku pimpinan sidang.
Dalam putusan ini, Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna memiliki alasan berbeda (concurring opinion). Dia memandang secara doktrinal, kewenangan prerogatif adalah hal atau kewenangan diskresi yang lahir dari tuntutan kepentingan dan kebaikan publik, sehingga legitimasinya pun dinilai berdasarkan kepentingan dan kebaikan publik.
















