MK: Orientasi BUMN Cari Untung Konstitusional
Berita

MK: Orientasi BUMN Cari Untung Konstitusional

Orientasi mengejar keuntungan dalam UU BUMN, sama sekali tidak mengurangi, menghilangkan prinsip penguasaan negara atas BUMN sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit

 

Pasal 4 ayat (4) UU BUMN berbunyi “Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

 

Namun, bagi Mahkamah maksud dan tujuan Pasal 2 ayat (1) UU BUMN mengejar keuntungan, sama sekali tidak mengurangi, menghilangkan prinsip penguasaan negara atas BUMN sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sebab, hadirnya BUMN bukan semata perpanjangan tangan negara melaksanakan prinsip penguasaan negara untuk hajat hidup orang banyak, melainkan juga sebagai pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian negara yang tujuan akhirnya mewujudkan kemakmuran rakyat.

 

“Hal ini ditegaskan dalam konsiderans ‘menimbang’ huruf a dan huruf b, serta penjelasan umum angka romawi I dan II UU BUMN,” dalih Mahkamah dalam pertimbangan putusan.

 

Ditegaskan Mahkamah, kemakmuran rakyat sebagai maksud dan tujuan pendirian BUMN, seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN bukan hanya terbatas dalam konteks melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, tetapi jauh lebih luas dari itu. (Baca Juga: Ahli Sebut Pengelolaan BUMN Cenderung Kapitalis dan Liberalis)

 

Terkait Pasal 4 ayat (4) UU BUMN, Mahkamah berpendapat objek keberatan para Pemohon sesungguhnya PP No. 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Sebab, seluruh argumentasi Pemohon perihal inkonstitusionalitas frasa “ditetapkan dengan peraturan pemerintah” bertolak dari analisis Pemohon sendiri terhadap PP No. 72 Tahun 2016 yang mengingkari Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012 dan Keterangan Pemerintah dalam Perkara No. 62/PUU-XI/2013.

 

Menurut Mahkamah hal tersebut bukan persoalan konstitusionalitas norma UU, melainkan persoalan implementasi Pasal 4 ayat (4) UU BUMN yang diatur lebih lanjut diatur PP No. 72 Tahun 2016. Karena itu, tidak ada relevansi ataupun urgensinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil para pemohon. “Apabila para Pemohon beranggapan bahwa PP 72/2016 dimaksud bertentangan dengan undang-undang, termasuk apabila dianggap bertentangan dengan putusan MK, maka hal itu telah berada di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.”

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info