Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Secara bulat, MK memutus secara inkonstitusional bersyarat dengan menghapus sanksi pidana dalam pasal itu. Dengan putusan ini, konsumen PT PLN Persero yang tidak memiliki sertifikat laik operasi (SLO) tidak lagi terancam sanksi pidana penjara, melainkan hanya sanksi pidana denda. Namun, sanksi denda ini tidak berlaku bagi pelanggan instalasi listrik rumah tangga.
Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Arief Hidayat, MK menyatakan frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
“Sanksi pidana denda dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat,” ucap Arief Hidayat saat membacakan amar putusan bernomor 58/PUU-XII/2014 di ruang sidang MK, Selasa (22/9) kemarin.
Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan menyebutkan setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
Mahkamah menilai Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan sebelumnya bersifat kumulatif. Sebab, setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi denda. Padahal, keharusan adanya SLO merupakan syarat administrasi yang diwajibkan negara bagi setiap orang yang mengoperasikan instalasi listrik, berupa instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi, pemanfaatan tegangan tinggi, pemanfaatan tegangan menengah, dan pemanfaatan tegangan rendah.
“Apabila persyaratan administrasi SLO tidak dipenuhi, seharusnya sanksi yang dikenakan berupa sanksi denda sebagai sanksi pidana administratif,” ujar Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pertimbangan hukum putusan kemarin.
Mahkamah menganggap tidak tepat apabila ketiadaan SLO dalam instalasi listrik dikenakan sanksi pidana penjara. Pelanggaran administrasi karena tidak adanya SLO bukan tindakan kejahatan pembunuhan, pelanggaran HAM, atau pencurian yang menghilangkan hak orang lain. Karena itu, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada masyarakat dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Terkait sanksi bagi pelanggan rumah tangga yang tidak memiliki SLO, Mahkamah menjelaskan, SLO merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengoperasian instalasi listrik. Apabila PLN tetap memberikan aliran listrik terhadap instalasi listrik rumah tangga yang tidak memiliki SLO, hal itu merupakan kesalahan PLN karena masyarakat pengguna listrik rumah tangga tidak dapat mengoperasikan instalasi listrik jika tidak ada aliran listrik.
“Dengan demikian, apabila PLN tetap mengalirkan listrik untuk instalasi listrik rumah tangga dan terjadi kebakaran akibat ketiadaan SLO, maka PLN-lah yang bertanggung jawab atas dampak kerugian yang timbul. Karena itu, tidaklah tepat apabila sanksi denda dan sanksi pidana penjara dibebankan kepada masyarakat,” tegasnya.
Perlu ketentuan peralihan
Lebih jauh, Mahkamah memandang perlu ketentuan peralihan/transisi (transitional clause) menyangkut SLO ini yang tidak berlaku surut. Ketentuan peralihan tersebut diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan UU Ketenagalistrikan ini. Kewajiban kepemilikan SLO dan adanya sanksi denda ini berlaku sejak diundangkannya UU Ketenagalistrikan pada tahun 2009. Meski demikian, banyak instalasi listrik yang telah terbangun sebelum berlakunya UU tersebut.
“Untuk menjamin kepastian hukum yang adil, kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik dan sanksi denda berlaku sejak putusan Mahkamah ini diucapkan seperti dinyatakan dalam amar putusan ini. Namun, sanksi denda tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat,” tegasnya.
Mahkamah mengingatkan ketentuan kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik perlu dibedakan antara pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, termasuk pula rumah tangga masyarakat. Pembedaan ini diperlukan karena masing-masing instalasi listrik memiliki fungsi, manfaat, pengoperasian, dan risiko yang berbeda.
“Pembedaan tersebut diatur oleh pembentuk Undang-Undang sebagai positive legislator sepanjang pengaturan pembedaan instalasi listrik tidak bertentangan dengan UUD 1945.”
Sebelumnya, Pakar Ketenagalistrikan Ibnu Kholdun mempersoalkan Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan yang mewajibkan penggunaan sertifikat laik operasi (SLO) bagi konsumen baru PT PLN ataupun tambah daya. Selain merugikan atau memberatkan karena ada pungutan terhadap konsumen, Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan juga mengatur sanksi pidana apabila SLO tidak dilaksanakan.
Ketentuan SLO itu dinilai telah mengesahkan secara hukum kewenangan dan fungsi akan adanya pungutan terhadap konsumen. Biaya penerbitan SLO yang dikeluarkan Konsuil dan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) dan tak memiliki dasar hukum yang jelas dan sangat memberatkan masyarakat.
Menurutnya, kedua lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri (MESDM) itu yang menyangkut pelayanan publik tidak seharusnya membebankan biaya SLO kepada masyarakat yang memasang listrik. Jika lembaga tersebut dibentuk pemerintah seharusnya biaya ditanggung pemerintah. Karena itu, pemohon meminta MK membatalkan kedua pasal itu dan memerintahkan PPLIN dan Konsuil agar menghentikan pungutan SLO.
Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Arief Hidayat, MK menyatakan frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
“Sanksi pidana denda dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat,” ucap Arief Hidayat saat membacakan amar putusan bernomor 58/PUU-XII/2014 di ruang sidang MK, Selasa (22/9) kemarin.
Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan menyebutkan setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
Mahkamah menilai Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan sebelumnya bersifat kumulatif. Sebab, setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi denda. Padahal, keharusan adanya SLO merupakan syarat administrasi yang diwajibkan negara bagi setiap orang yang mengoperasikan instalasi listrik, berupa instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi, pemanfaatan tegangan tinggi, pemanfaatan tegangan menengah, dan pemanfaatan tegangan rendah.
“Apabila persyaratan administrasi SLO tidak dipenuhi, seharusnya sanksi yang dikenakan berupa sanksi denda sebagai sanksi pidana administratif,” ujar Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pertimbangan hukum putusan kemarin.
Mahkamah menganggap tidak tepat apabila ketiadaan SLO dalam instalasi listrik dikenakan sanksi pidana penjara. Pelanggaran administrasi karena tidak adanya SLO bukan tindakan kejahatan pembunuhan, pelanggaran HAM, atau pencurian yang menghilangkan hak orang lain. Karena itu, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada masyarakat dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Terkait sanksi bagi pelanggan rumah tangga yang tidak memiliki SLO, Mahkamah menjelaskan, SLO merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengoperasian instalasi listrik. Apabila PLN tetap memberikan aliran listrik terhadap instalasi listrik rumah tangga yang tidak memiliki SLO, hal itu merupakan kesalahan PLN karena masyarakat pengguna listrik rumah tangga tidak dapat mengoperasikan instalasi listrik jika tidak ada aliran listrik.
“Dengan demikian, apabila PLN tetap mengalirkan listrik untuk instalasi listrik rumah tangga dan terjadi kebakaran akibat ketiadaan SLO, maka PLN-lah yang bertanggung jawab atas dampak kerugian yang timbul. Karena itu, tidaklah tepat apabila sanksi denda dan sanksi pidana penjara dibebankan kepada masyarakat,” tegasnya.
Perlu ketentuan peralihan
Lebih jauh, Mahkamah memandang perlu ketentuan peralihan/transisi (transitional clause) menyangkut SLO ini yang tidak berlaku surut. Ketentuan peralihan tersebut diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan UU Ketenagalistrikan ini. Kewajiban kepemilikan SLO dan adanya sanksi denda ini berlaku sejak diundangkannya UU Ketenagalistrikan pada tahun 2009. Meski demikian, banyak instalasi listrik yang telah terbangun sebelum berlakunya UU tersebut.
“Untuk menjamin kepastian hukum yang adil, kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik dan sanksi denda berlaku sejak putusan Mahkamah ini diucapkan seperti dinyatakan dalam amar putusan ini. Namun, sanksi denda tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat,” tegasnya.
Mahkamah mengingatkan ketentuan kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik perlu dibedakan antara pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, termasuk pula rumah tangga masyarakat. Pembedaan ini diperlukan karena masing-masing instalasi listrik memiliki fungsi, manfaat, pengoperasian, dan risiko yang berbeda.
“Pembedaan tersebut diatur oleh pembentuk Undang-Undang sebagai positive legislator sepanjang pengaturan pembedaan instalasi listrik tidak bertentangan dengan UUD 1945.”
Sebelumnya, Pakar Ketenagalistrikan Ibnu Kholdun mempersoalkan Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan yang mewajibkan penggunaan sertifikat laik operasi (SLO) bagi konsumen baru PT PLN ataupun tambah daya. Selain merugikan atau memberatkan karena ada pungutan terhadap konsumen, Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan juga mengatur sanksi pidana apabila SLO tidak dilaksanakan.
Ketentuan SLO itu dinilai telah mengesahkan secara hukum kewenangan dan fungsi akan adanya pungutan terhadap konsumen. Biaya penerbitan SLO yang dikeluarkan Konsuil dan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) dan tak memiliki dasar hukum yang jelas dan sangat memberatkan masyarakat.
Menurutnya, kedua lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri (MESDM) itu yang menyangkut pelayanan publik tidak seharusnya membebankan biaya SLO kepada masyarakat yang memasang listrik. Jika lembaga tersebut dibentuk pemerintah seharusnya biaya ditanggung pemerintah. Karena itu, pemohon meminta MK membatalkan kedua pasal itu dan memerintahkan PPLIN dan Konsuil agar menghentikan pungutan SLO.
