MK Ingatkan Kembali Syarat Pemenang Pilpres Ini
Berita

MK Ingatkan Kembali Syarat Pemenang Pilpres Ini

Syarat pemenangan pilpres ini yang hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang berlaku hanya sistem 50 persen + 1 tanpa syarat lain.

Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit

 

“Penafsiran norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dalam Putusan MK dimaksud telah pula dijadikan salah satu landasan hukum pelaksanaan Pilpres Tahun 2014. Namun, ternyata substansi Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah secara bersyarat tersebut dimuat kembali rumusan yang persis sama oleh pembentuk UU dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu,” ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat membacakan pertimbangan putusan. 

 

Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan, “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.”

 

Dengan memaknai secara tepat dan benar serta tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghidupkan kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah harus menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon sesuai dengan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 itu. 

 

Berdasarkan pertimbangan hukum itu, maka terhadap Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian a quo, Mahkamah menilai norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut telah pernah diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-XII/2014. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, terutama pertimbangan hukum dan berlaku mutatis mutandis (otomatis) sebagai pertimbangan hukum putusan a quo.

 

“Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.”

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info