Sengketa kepemilikan saham TPI akhirnya bergulir juga ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan terhadap surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM dilayangkan Media Nusantara Citra (MNC), pekan lalu. MNC menuntut surat itu dibatalkan.
Surat bernomor AHU.2.AH.03.04-114A itu dikeluarkan oleh Plh. Direktur Perdata Rike Amavita ditujukan kepada Harry Ponto tanggal 8 Juni 2010. Surat itu berisi pemberitahuan perihal adanya pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM C-07564.HT.01.04.TH.2005 tentang Pengesahan Akta TPI Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005.
Ditemui usai sidang gugatan kepemilikan saham TPI di PN Jakarta Pusat, Rabu lalu (14/7), Kuasa Hukum MNC Andi F Simangunsong mengatakan Dirjen AHU atau bahkan Menteri Hukum dan HAM tidak berhak “mengadili” sengketa kepemilikan saham TPI.
Dia menegaskan hanya lembaga yudikatif yang berhak menentukan siapa yang berhak atas kepemilikan saham TPI. “Ini permasalahan yang harus diselesaikan oleh yudikatif, bukan eksekutif,” tukasnya.
Lagipula, lanjut Andi, SK Menkumham tidak bisa dibatalkan begitu saja dengan surat Dirjen AHU yang ditandatangani Plh. Direktur Perdata. Pasalnya, pembatalan itu akan menyangkut kepentingan pihak ketiga.
Selain itu, Andi mengingatkan bahwa kondisi sekarang berbeda dengan kondisi ketika SK Menkumham dibuat tahun 2005. Perubahan kondisi itu adalah pemilik saham TPI bukan lagi PT Berkah Karya Bersama, melainkan MNC.
Dihubungi terpisah Dirjen AHU Aidir Amin Daud menyatakan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan MNC. “Tentu kita akan memberikan perlawanan,” tukasnya.
Menurut Aidir, surat 8 Juni 2010 itu sudah tepat. Pasalnya, terdapat kesalahan dalam prosedur pembuatan SK Menkumham tahun 2005. Seharusnya, kata Aidir, proses terbitnya surat seharusnya melewati pejabat struktural yang punya otoritas dan kewenangan. Tetapi, itu tidak dilakukan. “Kalau ada yang salah masa tidak dicabut, semua orang harus mencabut hal yang salah kan,” ungkapnya.
Hingga saat ini, belum diketahui kapan sidang gugatan MNC terhadap Surat Dirjen AHU tersebut akan digelar.
Sekedar informasi, sengketa kepemilikan saham TPI kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Siti Hardiyanti Rukmana —putri sulung mantan Presiden almarhum Soeharto-, bersama PT Tridan Satriaputra Indonesia, PT Citra Lamtoro Gung Persada dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi menggugat PT Berkah dan PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) masing-masing sebagai tergugat I dan II.
Tutut dkk juga menempatkan TPI, Artine Savitri Utomo (mantan Wakil Direktur Utama TPI), Sang Nyoman Suwisma (Dirut TPI), notaris Bambang Wiweko dan Sutjipto serta Menteri Hukum dan HAM sebagai turut tergugat.
Dalam gugatan, Tutut dkk meminta hakim untuk membatalkan RUPSLB yang diselenggarakan PT Berkah milik Hary Tanoesoedibjo. Dalam RUPSLB tersebut, PT Berkah melakukan perubahan jajaran direksi TPI. RUPSLB juga menghasilkan persetujuan cara penyelesaian transaksi antara Tutut dan PT Berkah.
Imbas dari RUPSLB itu, kepemilikan saham Tutut yang tadinya 100 persen, terdelusi hingga tinggal 25 persen. Hasil RUPSLB itu kemudian dituangkan dalam akta No 17 dan 18 pada hari yang sama. Masalahnya, RUPSLB digelar oleh PT Berkah tanpa melibatkan pemegang saham lain. Proses pemanggilan RUPSLB sendiri tidak sesuai dengan Anggaran Dasar TPI.
Perkembangan terakhir, sidang di PN Jakarta Pusat telah memasuki tahap pembacaan jawaban dari pihak Tutut dkk, terhadap eksepsi yang diajukan para tergugat pada, Rabu (14/7). lalu.
