Mulai 24 Mei, Pasangan Capres dan Cawapres Dikawal Polisi
Berita

Mulai 24 Mei, Pasangan Capres dan Cawapres Dikawal Polisi

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pasangan calon presiden dan wakil presiden, pemerintah menyediakan pengamanan dan pengawalan dari pihak kepolisian. Pengawalan oleh kepolisian diberikan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon, sampai terpilihnya presiden dan wakil presiden.

Zae
Bacaan 2 Menit
Mulai 24 Mei, Pasangan Capres dan Cawapres Dikawal Polisi
Hukumonline

 

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Kepres tersebut, pengamanan dan pengawalan terhadap capres dan cawapres dilakukan Polri sampai dengan terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilu Presiden dan wakil presiden putaran pertama.

 

"Dalam hal pemilu pada putaran pertama belum terpilih pasangan presiden dan wakil presiden, maka pengamanan dan pengawalan dilakukan khusus terhadap capres dan cawapres yang mengikuti pemilu pada putaran ke dua," tambah Anas.

 

Selanjutnya, Pasal 4 Kepres tersebut menyebutkan bahwa pengamanan dan pengawalan presiden dan wakil presiden terpilih selanjutnya akan diambil alih dari pihak Polri oleh Paspampres, terhitung sejak KPU menetapkan secara resmi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

 

Belum terima hasil pemeriksaan

Pada kesempatan itu Anas juga mengemukakan bahwa pihak KPU belum menerima hasil pemeriksaan kesehatan terhadap capres dan cawapres yang sudah melakukan pemeriksaan tersebut. Sejauh ini, sudah empat orang calon yang memeriksakan kesehatan dirinya.

 

Keempat capres tersebut adalah Wiranto (Partai Golkar), Abdurrahman Wahid (Partai Kebangkitan Bangsa), serta pasangan capres dan wapres dari Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla. Berdasarkan MoU antara KPU dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pemeriksaan kesehatan itu dilakukan di RSPAD Gatot Subroto.

 

Beberapa waktu lalu, Ketua IDI Faried Anfasa Moeloek mengatakan bahwa pihak dokter pemeriksa tidak mempunyai kewenangan untuk mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut. "Pihak dokter pemeriksa hanya akan menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada KPU," ujar Faried.

 

Pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk pelaksanaan persyaratan kesehatan sebagaimana diatur dalam SK KPU No. 26 Tahun 2004 ini sempat mengundang kontroversi. Seorang anggota dewan mengatakan bahwa KPU telah salah menafsirkan undang-undang dengan membentuk SK tersebut.

 

Menanggapi itu, Anas mengatakan bahwa berkaitan dengan SK tersebut KPU memang tidak melakukan penafsiran terhadap undang-undang atau syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. "KPU hanya merumuskan tata cara dan teknis pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut," jelas Anas.

 

Bila dianggap SK KPU itu melanggar undang-undang, Anas mempersilakan siapa saja untuk menempuh jalan yang ada yaitu judicial review ke Mahkamah Agung, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh PKB. Dalam perkembangannya, pada Kamis (29/04) lalu MA telah sampai pada keputusannya untuk menolak permohonan judicial review PKB tersebut.

 

Hal tersebut diungkapkan anggota KPU yang juga Ketua Pokja pencalonan presiden, Anas Urbaningrum, saat melakukan media briefing di Media Center KPU Jakarta, (30/4).

 

Anas yang dalam kesempatan itu menjelaskan mengenai rincian jadwal pelaksanaan pencalonan presiden dan wakil presiden, mengatakan bahwa pengawalan terhadap pasangan capres dan cawapres itu diberikan sejak mereka ditetapkan sebagai pasangan calon. Berdasarkan jadwal KPU, adalah pada 24 Mei 2004.

 

Dijelaskan Anas, pengamanan dan pengawalan terhadap pasangan capres dan cawapres itu akan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. "Kecuali bagi para calon yang sekarang ini menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, pengamanan dan pengawalannya tetap dilakukan oleh Paspampres," jelas Anas.

 

Sebagai dasar hukum atas tindakan ini, pemerintah telah mengeluarkan aturan khusus dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) No. 31 Tahun 2004 tentang Pengamanan dan Pengawalan Capres dan Cawapres dalam rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tertanggal 26 April 2004.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info