Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan bakal menggelar Munas III Peradi tahun 2020 secara virtual atau online, Rabu (7/10). Penyelenggaran Munas secara online dilakukan lantaran pandemi Covid-19 di Tanah Air masih belum berakhir dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
Wakil Ketua DPN Peradi, Sutrisno mengatakan persiapan Munas Peradi sudah hmapir 100%, tinggal pelaksanaannya saja besok, tanggal 7 Oktober 2020. “100 persen sudah siap, tinggal pelaksanaanya, melalui Virtual pertama kali dengan dihadiri 135 DPC Peradi di seluruh Indonesia. Untuk DPN Peradi sendiri akan berada satu tempat yang sama yakni di Bogor, sedangkan DPC Peradi di daerahnya masing-masing,” kata Sutrisno kepada Hukumonline, Senin (5/07).
Sutrisno mengatakan, karena Munas Virtual ini belum diatur dalam AD/ART, maka dalam Rapimnas pada 12 Agustus 2020 lalu yang dihadiri DPC Peradi di seluruh Indonesia sepakat bahwa Munas akan dilaksanakan secara virtual. Sebab, SK Kepengurusan DPN Peradi saat ini sudah berakhir bulan Agustus Lalu, namun sesuai AD/ART dapat diperpanjang selama 6 bulan, yakni jatuh pada bulan Desember.
“Tetapi, dikarenakan ketidakpastian kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir maka, kita memutuskan Munas Peradi dilakukan secara virtual,” ujarnya. (Baca: Kali Pertama, Munas III Peradi Bakal Digelar Secara Virtual)
Sedangkan bagi DPC yang mengikuti Munas, Sutrisno berharap, bisa tetap mengikuti secara virtual dengan infrastruktur online yang baik. “DPC Peradi di daerah seluruh Indonesia, tentunya akan berada di satu tempat yang sama tetapi tetap harus menggunakan mekanisme protokol kesehatan Covid-19, dan harus memiliki koneksi jaringan internet yang baik,” ujarnya.
Ia menyebut dalam Munas nanti ada dua agenda yang akan dibahas, pertama mengenai AD/ART, dan kedua terkait pemilihan Ketua Umum Peradi 2020-2025. “Pembahasan AD/ART, akan dilakukan secara virtual untuk pertama kalinya, tetapi untuk pemilihan Ketua Umum Peradi, walaupun secara Virtual tetapi mekanismenya secara konvensional,” kata Sutrisno.
Konvensional, lanjut Sutrisno, adalah di setiap DPC Peradi daerah sudah dikirim surat suara oleh DPN Peradi dan juga seorang utusan yang akan mengawal pemilihan Ketua Umum Peradi. “Jadi, kita pemilihannya tidak melakukan e-voting, tetapi tetap manual menggunakan surat suara yang dicoblos oleh utusan dari masing-masing DPC dan diawasi oleh pengawas dari DPN Peradi, yang nantinya surat suara tersebut dihitung oleh pengawas pemilihan dari DPN Peradi secara terbuka saat Munas virtual berlangsung di layar masing-masing DPC Peradi,” kata dia.
Ia menjelaskan masing-masing DPC Peradi nanti menghitung surat suara pemilihan Ketua Umum Peradi secara virtual yang secara langsung akan disampaikan secara virtual dalam Munas. “Jadi, Pemilihan Ketua Umum Peradi ditentukan pada saat Munas Virtual Peradi berlangsung, tetapi nanti surat suara yang ada di masing-masing DPC Peradi akan dikirimkan langsung secara manual ke DPN Peradi yang ada di Jakarta,” kata dia.
Mengenai siapa saja yang berhak untuk memilih Ketua Umum Peradi, Sutrisno menjelaskan bahwa 15 orang anggota Peradi diwakili oleh satu orang yang memiliki hak suara untuk memilih Ketua Umum Peradi. Jika DPC Peradi di suatu daerah memiliki anggota hanya 30 orang, maka dihitung 2 utusan yang dapat memilih karena setiap 15 orang anggota dihitung 1 orang utusan pemilih. Tetapi bila DPC Peradi tersebut memiliki jumlah anggota hingga ratusan orang bahkan ribuan, maka semuanya akan tetap dihitung setiap 15 anggota satu utusan, hingga maksimal 25 orang utusan yang memiliki hak suara untuk memilih Ketua Umum Peradi.
Sementara itu, DPC Peradi Jakarta Selatan menilai penetapan atau pengesahan perubahan anggaran dasar dalam Munas III Peradi Tahun 2020 tanggal 7 Oktober 2020 tidak sah. DPC Peradi Jakarta Selatan mengambil sikap untuk menolak, berdasarkan surat No. 019/Penolakan-Jaksel/X/2020 yang ditanda tangan oleh Ketua DPC Peradi Jakarta Selatan Octolin H. Hutagalung dan Sekretaris M. Nuzul Wibawa.
Sedangkan DPC Peradi Jakarta Pusat mengimbau agar DPN Peradi menghormati putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 12/PDT.G/2020/PN.LBP tertanggal 29 September 2020 lalu. (Baca: PN Lubuk Pakam Batalkan SK Perubahan Anggaran Dasar Peradi)
Terkait adanya desakan ini, Sutrino mengatakan, Putusan PN Lubuk Pakam itu belum inckracht, dan DPN Peradi masih mengajukan upaya banding. “Terkait, persoalan perubahan Ad Art dan yang tertera pada KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 itu, nanti akan dibahas dalam Munas 7 Oktober 2020, karena itu nanti akan menjadi kewenangan Munas," pungkasnya.
















