Anggota Baleg Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, DPR keberatan jika seluruh produk hukum yang dibahas di DPR harus ada naskah akademiknya. Menurutnya, pengajuan Perppu, ratifikasi perjanjian internasional dan RUU tentang APBN tidak perlu disertai naskah akademik. "Ada beberapa pertimbangan. Misalnya karena sifatnya genting dan mendesak," ujar politikus Golkar ini.
Naskah akademik merupakan landasan dan pertanggungjawaban akademik untuk setiap asas dan norma yang dituangkan dalam RUU. Setidaknya ia memuat tiga hal. Pertama, dasar filosofis, yuridis dan sosiologis. Kedua, pokok dan lingkup materi yang akan diatur. Dan ketiga, draf awal RUU.
Penyusunan naskah akademik tidak dimonopoli oleh pemerintah dan DPR. Kalangan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya yang punya keahlian tertentu dapat diminta untuk menyusunnya.
Faktanya, tidak seluruh RUU -baik inisiatif DPR maupun pemerintah- disertai dengan naskah akademik. Dan, kalaupun disertai naskah akademik, tidak ada keserasian sistematika antara naskah akademik suatu RUU dengan naskah akademiknya.
Sistematika Naskah Akademik versi Permenkumham Bab I Pendahuluan
Bab II Asas-asas sebagai Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Bab III Model Pengaturan, Materi Muatan RUU, dan Keterkaitannya dengan Hukum Positif Berisi analisis terhadap identifikasi masalah berdasarkan teori, asas-asas, dan hukum-positif-terkait untuk menetapkan model pengaturan dan materi muatan RUU. Analisis disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis dan dapat dikuatkan dengan data kuantitatif. Keterkaitan dengan hukum positif diperlukan pembahasannya sebagai langkah harmonisasi dan sinkronisasi. Bab IV PenutupBerisi jawaban terhadap identifikasi masalah yang telah ditetapkan yang menjadi pertimbangan penyusunan materi muatan dan rekomendasi perihal pentingnya regulasi ini dibuat. Lampiran Konsep Awal RUU |
Sumber: Makalah Prof Ahmad M Ramli (diolah)
Seperti pemadam kebakaran
Pakar hukum pidana internasional Prof Romli Atmasasmita mengatakan, pemerintah dan DPR perlu melakukan rekonseptualisasi terhadap naskah akademik. Caranya adalah dengan membalikkan logika positivistik yang selama ini dipakai untuk menyusun peraturan perundang-undangan. "Pertanyaannya bukan apakah UU itu akan menciptakan keadilan, tapi apakah UU itu akan menciptakan ketidakadilan," ujar Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi ini (Mahupiki).
Kenyataannya, ungkap Romli, banyak UU yang tumpang tindih. Tak hanya itu, sejumlah UU sebenarnya juga tidak terlalu diperlukan. Ini karena banyak UU yang dibuat secara spontan. "Seperti pemadam kebakaran saja. Seolah-olah dengan UU semuanya selesai," kritiknya.
Dalam Prolegnas 2005-2009, disepakati ada 284 RUU yang akan disahkan menjadi UU. Sejauh ini, baru 104 RUU yang berhasil disahkan menjadi UU. Dari jumlah itu, 50 RUU merupakan usul DPR dan 54 RUU berasal dari pemerintah.
Wakil Ketua Baleg Pattaniari Siahaan mengatakan, sebuah RUU bisa dimasukkan ke dalam prolegnas dengan pertimbangan tertentu. "Secara teknis, harus sudah berupa draf awal RUU yang disertai dengan naskah akademik," ungkapnya.
