Jaminan utang merupakan salah satu perlindungan bagi kreditur yang dijamin oleh undang-undang apabila debitur lalai dan tidak mampu melunasi utangnya. Jaminan akan digunakan untuk menjamin bahwa kreditur akan menyelesaikan kewajiban pembayaran utang.
Bila seorang kreditur tidak dapat menyelesaikan pembayaran utang maka besar kemungkinan jaminan yang sudah diserahkan akan dieksekusi dan menjadi hak milik debitur. Namun, ada beberapa objek yang boleh dijadikan jaminan utang dalam hukum Indonesia.
Terkait dengan jaminan, telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu.
Baca Juga:
Jaminan utang terdiri dari jaminan umum dan jaminan khusus. Keduanya berbeda dalam hal karakteristik dan juga cara lahirnya. Jaminan umum terjadi secara otomatis tanpa diperjanjikan terlebih dahulu di awal antara debitur dengan kreditur.
Namun, ketika debitur lalai dan tidak dapat membayar utangnya maka upaya yang harus dilakukan oleh kreditur adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan meminta sita atas harta debitur terlebih dahulu dan setelah itu melakukan eksekusi.
Kemudian jaminan khusus terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Secara umum jaminan kebendaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya
2. Jaminan kebendaan akan mengikuti kepada kebendaannya
3. Bersifat accesoir yang mengikuti perjanjian pokok atau perjanjian
4. Lahirnya jaminan kebendaan tidak otomatis melainkan perlu diperjanjikan terlebih dahulu antara debitur dengan kreditur.
Di dalam hukum Indonesia, jaminan kebendaan terbagi lagi menjadi empat kelompok, yaitu gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan hipotek. Kesemuanya adalah benda yang dapat dijaminkan untuk masing-masing jenis jaminan.
Objek Gadai
Objek dari gadai berupa benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud seperti perhiasan dan benda yang tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang misalnya surat piutang.
Objek Fidusia
Objek fidusia yaitu benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
Objek Hipotik
Objek hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan, dalam hipotek yang menjadi objek adalah kapal dengan isi 20 m3.
Objek Hak Tanggungan
Objek hak tanggungan yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
Selanjutnya mengenai jaminan perorangan diatur dalam KUHPerdata dalam Pasal 1820-1864 dalam ketentuan tentang penanggungan utang. Ketentuan Pasal 1829 KUHPerdata tersebut berbunyi:
Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.
Jaminan perorangan mengikatkan pihak ketiga apabila debitur lalai dan tidak dapat melunasi utangnya, sehingga pihak ketiga yang akan melunasi utang tersebut. Hal inilah yang membedakan jaminan perorangan dengan jaminan kebendaan.
Jaminan kebendaan yang menjadi jaminan adalah kebendaan milik debitur, dalam jaminan perorangan penganggunglah yang akan melunasi utang tersebut. Berdasarkan Pasal 1831 dan Pasal 1832 KUHPerdata, debitur yang lalai melunasi utang, penanggung belum dapat dimintakan untuk membayar utang debitur sampai seluruh harta debitur disita dan dijual untuk melunasi utangnya.
Namun, ketika dalam keadaan tertentu hak tersebut bisa hilang dan penanggung dapat langsung dimintakan untuk melunasi utang debitur ketika lalai membayar utang.
















