Pembuatan radiogram tertanggal 12 Desember 2002 yang dikirim kepada gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia yang berisi arahan pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) dengan merek dan tipe tertentu, sepenuhnya tanggung jawab mantan Mendagri Hari Sabarno. Hal itu terungkap dalam nota pembelaan (pleidoi) yang dibacakan tim pengacara Oentarto Sindung Mawardi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/12).
Pembelaan itu merupakan sanggahan atas tuntutan lima tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta yang dialamatkan kepada mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri itu dalam sidang sebelumnya. Oentarto dianggap terbukti melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya saat menerbitkan radioram terkait pengadaan mobil damkar dengan cara penunjukkan langsung untuk kepala daerah di seluruh Indonesia.
Salah satu pengacara terdakwa, Susanto Marmo Sudjono menegaskan dalam menerbitkan radiogram itu, terdakwa tak pernah menggunakan wewenangnya untuk mempengaruhi terjadinya penunjukkan langsung pengadaan damkar oleh pemda kepada perusahaan milik Hengky Samuel Daud. Pasalnya, pengguna anggaran (APBD) sepenuhnya tanggung jawab pemda masing-masing.
Menurut kuasa hukum kewenangan terdakwa hanya menjalankan kebijakan umum yang diambil Mendagri sebagai perintah jabatan. Sesuai Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menegaskan, barangsiapa melakukan perbuatan sesuai perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Karenanya, penerbitan radiogram Mendagri No. 027/1496/Otda tertanggal 12 Desember 2002 semata-mata melaksanakan perintah jabatan. Bukan menyalahgunakan jabatannya.
Radiogram itu, lanjut pengacara, justru disalahgunakan oleh Hengky Samuel Daud sebagai perintah agar setiap kepala daerah menunjuk langsung PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara (PT SN) milik Hengky untuk pengadaan damkar. Terdakwa tak mengetahui penggunaan radiogram Mendagri sebagai surat edaran yang disalahgunakan Hengky. Dengan demikian tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tak pernah dilakukan terdakwa karena penerbitan radiogram itu didasari desakan Hengky dan loyalitasnya kepada Mendagri.
Saat melakukan kontrak dengan pemda, Hengky Samuel Daud telah melakukan mark up (penggelembungan) harga. Hal itu sesuai keterangan ahli Ir. Totok Hardiyanto. Sedangkan kerugian negara yang disebabkan impor mobil 8 damkar Morita jenis tangga yang dilakukan PT SN, terjadi karena adanya penunjukkan langsung oleh pemda. Selain itu, surat persetujuan dari Menkeu tentang impor bebas bea masuk barang, ternyata tak sesuai draft permohonan semula.
