Sementara itu, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan, diakui oleh banyak pihak sangat terbatas. Bahkan di beberapa negara yang OJK-nya telah memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pun, terkadang tetap saja terjadi friksi dengan lembaga penyidik seperti kepolisian dan kejaksaan.
"Di manapun di dunia ini, kalau tidak ada kewenangan dalam hal penyidikan di bidang kejahatan keuangan, mesti urusannya akan panjang terus. Walaupun sudah ada bahkan selalu ada friksi antara penyidiknya dengan OJK. Karena kejahatan di bidang keuangan jauh lebih canggih daripada di bidang lain," jelas Darmin.
Tetap punya gigi
Menghadapi pesimisme yang muncul terhadap lembaga OJK yang berdasarkan UU tentang Bank Indonesia akan dibentuk tahun depan ini, Deputi Gubernur Senior BI, Anwar Nasution berpendapat bahwa seharusnya pesimisme tersebut jangan terlalu dilebih-lebihkan. Karena menurutnya OJK tetap akan punya gigi.
Gigi OJK terutama akan terletak pada kewenangan lembaga tersebut dalam hal memberikan dan mencabut ijin usaha industri jasa keuangan. Karena dalam RUU OJK, kewewnangan mengawasi yang semula dimiliki oleh OJK diperluas dengan kewenangan memberikan dan mencabut ijin suatu industri jasa keuangan.
Selain itu, OJK juga punya gigi lain yang tidak kalah tajamnya, yaitu kewenangan lembaga tersebut untuk melakukan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) terhadap para calon pemilik dan pengurus industri usaha jasa keuangan.
"Kalau disebut OJK ini tidak punya gigi, nggak juga. Justru OJK yang tadinya hanya sebagai pengawas akhirnya diberi fungsi perijinan dan lain-lain. Itu adalah agar supaya dia punya gigi. Dia punya gigi untuk memberi ijin dan mencabut ijin usaha. Dia juga punya gigi untuk melakukan fit and proper test pada orang yang akan bekerja di sektor jasa keuangan. Saya kira ini merupakan gigi yang paling ampuh karena ini menyangkut reputasi orang," jelas Anwar.
Dalam pembahasan RUU OJK disebutkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh OJK untuk lembaga jasa keuangan antara lain adalah dalam hal perijinan serta permintaan informasi secara umum. OJK juga berwenang meminta informasi secara paksa dalam hal terhadap pelanggaran terhadap UU OJK dan UU Sektor Jasa Keuangan serta kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.
Sedangkan kewenangan OJK terhadap lembaga jasa keuangan prudensial antara lain adalah meminta laporan dalam hal lembaga tersebut dalam kesulitan keuangan, pemberian perintah tertulis, pembatasan kepemilikan dan kontrol, penunjukkan pengelola statuter, dan pengalihan portofolio usaha.
