Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengingatkan bahwa pentingnya persoalan moral hazard dalam penjaminan kredit. Atas dasar itu, profil debitur sangatlah penting untuk menghindari terjadinya moral hazard.
"Bisa perkecil risiko bank (kredit bermasalah, red). Bukan hanya (debitur) yang besar saja, masuk profil debitur tapi UMKM juga perlu," katanya.
Selain itu, lanjut Aviliani, informasi tentang risiko usaha juga perlu ada. Misalnya, berapa modal yang diperlukan untuk usaha tertentu serta berapa uang yang dikeluarkan jika terjadi gagal panen. Untuk saat ini, baru dalam sektor pertanian yang tengah disusun aturannya.
"Selain asuransi kredit tapi asuransi risiko harga. Perlu dipikirkan apakah perlu ada asuransi gagal panen," katanya.
Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Chorul Djamhari mengatakan, usaha mikro menjadi unit terbanyak, yakni 98,2 persen. Atas dasar itu pula diperlukan pendampingan oleh bank-bank kepada UMKM dalam menjalankan kegiatannya. Dengan begitu, fungsi intermediasi bank dapat berjalan efektif.
"Program pendampingan pastikan uang kredit yang diterima UMKM dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Survei kami UMKM yang pelaksanaannya dibimbing tenaga profesionel akan lebih sukses," tutur Chorul.
Direktur Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Diding S Anwar mengatakan, sejak 2008 hingga akhir 2012 tercatat sebesar Rp53,5 triliun yang dijamin Jamkrindo untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sedangkan untuk non KUR sebesar Rp168 triliun.
Dia berharap, persoalan penjaminan ini menjadi salah satu fokus bagi regulator karena berdampak positif bagi masyarakat. "Penjaminan ini menyerap tenaga kerja 4,2 juta orang," pungkasnya.
