"Karena prosesnya di Kemenkeu, tentunya dari sisi kebutuhannya segera mungkin kita membutuhkan, karena memang di UU OJK dikatakan bahwa sumber pembiayaan OJK ini dari APBN dan pungutan," katanya.
Ketua Umum Asosiai Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Kornelius Simanjuntak, berpendapat rencana OJK untuk memungut iuran pada Juni mendatang tidak tepat. Ia berharap, OJK melakukan pungutan iuran pada tahun depan.
"Sebaiknya tahun depan," kata Kornelius kepada hukumonline.
Menurut Kornelius, setiap perusahaan asuransi harus menyiapkan anggaran untuk membayar iuran kepada OJK. Sementara, proses penganggaran perusahaan selalu dilakukan pada awal tahun. Jika OJK menarik iuran pada Juni mendatang, maka dipastikan seluruh perusahaan asuransi akan melanggar aturan internal perusahaan.
Namun, ia belum dapat memastikan tindakan apa yang akan diambil jika OJK benar memungut iuran pada Juni nanti. Hal ini, lanjutnya, harus dibicarakan terlebih dahulu kepada anggota asosiasi.
"Tidak masalah PP nya terbit sekarang, tapi implementasinya ya tahun depan," jelasnya.
Di balik persoalan iuran yang akan dipungut OJK, ia mengaku menaruh harapan besar kepada OJK terhadap masa depan industri asuransi. OJK diharapkan dapat mendorong perubahan dan pertumbuhan industri asuransi.
"Selain itu, pemerintah harus ikut membiayai OJK, jangan cuma industri saja yang dibebani," ujarnya.
Sebelumnya, industri jasa keuangan merasa keberatan jika OJK melakukan pungutan iuran. Ketua Persatuan Bank-bank Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, berharap negara tidak lepas tangan dalam membiayai OJK. Melalui skema pembiayaan dari APBN, diharapkan industri tidak merasa diberatkan atas pungutan tersebut.
Bahkan, rencana OJK untuk memungut iuran pada pertengahan 2013 ini pun dinilai Sigit terlalu cepat dilakukan. Dia berpendapat, idealnya, OJK melakukan pungutan setelah 2 tahun beroperasi.