Pemerintah mengatur perdagangan karbon melalui berbagai regulasi, antara lain UU No.4 Tahun 2023tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Peraturan Presiden No.110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, serta aturan teknis seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14 Tahun 2023 dan Surat Edaran OJK No. 12 Tahun 2023 terkait perdagangan karbon melalui bursa karbon. Untuk mengoptimalkan tata kelola perdagangan karbon, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menyempurnakan sejumlah regulasi, salah satunya POJK 14/2023.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan Perpres 110/2025 merupakan terobosan dalam pengembangan ekosistem perdagangan karbon. Beleid ini diterbitkan untuk menyelaraskan kebijakan karbon terkait pencapaian target NDC (Nationally Determined Contribution), pembiayaan untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta membentuk elemen inti dari sistem perdagangan emisi.
Perpres 110/2025 menyederhanakan proses bisnis perdagangan karbon, termasuk pengakuan standar dan metodologi internasional, serta memperjelas tata kelola NEK melalui pembagian peran kementerian dan lembaga hingga pengembangan sistem registri unit karbon. Aturan ini juga menyempurnakan ketentuan sebelumnya dalam Perpres No.98/2021.
“Perubahan-perubahan yang dimuat dalam perpres 110/2025 ini selanjutnya menjadi acuan kami untuk melakukan penyesuaian dan perubahan POJK 14/2023 yang saat ini sedang kami usulkan,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (21/05/2026).
Baca juga:
- Pentingnya Safeguard untuk Cegah Fraud dalam Transaksi Nilai Karbon
- Transisi Keuangan Berkelanjutan, Industri Dukung Bridging Policy OJK
Dalam kesempatan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menjelaskan, Perpres 98/2021 menetapkan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebagai sistem registri tunggal di bawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sementara Perpres 110/2025 mengubahnya menjadi Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), yakni sistem registri terdesentralisasi yang dapat diakses seluruh kementerian dan terintegrasi dengan registry lain, termasuk memuat catatan perdagangan karbon, ketersediaan unit karbon, dan kepemilikan unit karbon.
















