OJK Beberkan 5 Pokok Perubahan Peraturan Perdagangan Karbon
Terbaru

OJK Beberkan 5 Pokok Perubahan Peraturan Perdagangan Karbon

Antara lain menyesuaikan substansi POJK 14/2023 dengan Perpres 110/2025 yang mengatur kewajiban unit karbon untuk tercatat dalam SRUK.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi (ketiga daru kiri) bersama anggota Komisioner OJK lainnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Komplek Gedung Parlemen. Kamis (21/5/2026). Foto: Tangkapan layar youtube
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi (ketiga daru kiri) bersama anggota Komisioner OJK lainnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Komplek Gedung Parlemen. Kamis (21/5/2026). Foto: Tangkapan layar youtube

Pemerintah mengatur perdagangan karbon melalui berbagai regulasi, antara lain UU No.4 Tahun 2023tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Peraturan Presiden No.110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, serta aturan teknis seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14 Tahun 2023 dan Surat Edaran OJK No. 12 Tahun 2023 terkait perdagangan karbon melalui bursa karbon. Untuk mengoptimalkan tata kelola perdagangan karbon, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menyempurnakan sejumlah regulasi, salah satunya POJK 14/2023.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan Perpres 110/2025 merupakan terobosan dalam pengembangan ekosistem perdagangan karbon. Beleid ini diterbitkan untuk menyelaraskan kebijakan karbon terkait pencapaian target NDC (Nationally Determined Contribution), pembiayaan untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta membentuk elemen inti dari sistem perdagangan emisi.

Perpres 110/2025 menyederhanakan proses bisnis perdagangan karbon, termasuk pengakuan standar dan metodologi internasional, serta memperjelas tata kelola NEK melalui pembagian peran kementerian dan lembaga hingga pengembangan sistem registri unit karbon. Aturan ini juga menyempurnakan ketentuan sebelumnya dalam Perpres No.98/2021.

“Perubahan-perubahan yang dimuat dalam perpres 110/2025 ini selanjutnya menjadi acuan kami untuk melakukan penyesuaian dan perubahan POJK 14/2023 yang saat ini sedang kami usulkan,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (21/05/2026).

Baca juga:

Dalam kesempatan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menjelaskan, Perpres 98/2021 menetapkan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebagai sistem registri tunggal di bawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara Perpres 110/2025 mengubahnya menjadi Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), yakni sistem registri terdesentralisasi yang dapat diakses seluruh kementerian dan terintegrasi dengan registry lain, termasuk memuat catatan perdagangan karbon, ketersediaan unit karbon, dan kepemilikan unit karbon.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info