OJK Dinilai Kurang Transparan dalam Anggaran
Berita

OJK Dinilai Kurang Transparan dalam Anggaran

Seharusnya OJK memperlihatkan kinerja terlebih dahulu kepada industri keuangan sebelum memungut iuran.

FNH
Bacaan 2 Menit
OJK Dinilai Kurang Transparan dalam Anggaran
Hukumonline

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai tidak transparan dalam penganggaran biaya operasional. Pasalnya, besaran anggaran yang diperlukan oleh OJK untuk jangka waktu satu tahun ke depan tidak pernah dijelaskan kepada publik. Informasi anggaran tersebut diperlukan sebagai barometer dalam menentukan besaran iuran yang akan dikenakan kepada industri keuangan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Bank Umum  Nasional (Perbanas) Sigit Pramono di Jakarta, Kamis (10/1). "OJK tidak transparan soal anggaran," kata Sigit.

Menurutnya, biaya operasional OJK selama satu tahun menjadi penting diketahui publik jika lembaga itu ingin memungut iuran kepada industri keuangan. Melalui besaran anggaran satu tahun, industri dapat menghitung berapa kontribusi yang harus dibayarkan ke OJK.

“Jangan sampai iuran yang dipungut terlalu besar melebihi biaya operasional OJK dalam satu tahun,” ujarnya.

Disamping itu, Sigit berharap negara tidak lepas tangan dalam membiayai OJK. Lembaga superbody tersebut dibentuk oleh negara dan negara juga harus bertanggungjawab. Melalui skema pembiayaan dari APBN, diharapkan industri tidak merasa diberatkan atas pungutan tersebut.

Bahkan, lanjutnya, dana industri keuangan yang masuk ke Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diharapkan ikut memberikan kontribusi kepada OJK dalam membiayai operasional. Dengan begitu industri keuangan tidak menjadi satu-satunya pihak yang menanggung beban OJK.

Selain keberatan soal iuran, Sigit mempertanyakan muara kelebihan iuran yang diberikan oleh industri keuangan kepada OJK dalam satu tahun. Menurutnya, jika dana yang tersedia berasal dari iuran tersebut melebihi besarnya biaya operasional OJK setahun, harusnya dana tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional tahun berikutnya tanpa harus memasukkannya ke APBN.

Rencana OJK untuk memungut iuran pada pertengahan 2013 ini pun dinilai Sigit terlalu cepat dilakukan. Dia berpendapat, idealnya, OJK melakukan pungutan setelah 2 tahun beroperasi.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cornelius Simanjuntak sependapat dengan Sigit Pramono. Ia tetap menginginkan OJK dibiayai oleh APBN. Menurutnya, besaran iuran yang berkisar antara 0,03-0,06 dianggap terlalu besar jika hanya industri saja yang memikul.

AAUI juga telah memberikan dua usulan mekanisme iuran kepada OJK. Pertama, iuran diambil berdasarkan pada premi yang dibayarkan oleh anggota. Kedua, iuran diambil berdasarkan pada ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan asuransi.

"Kita sudah ajukan dua usulan itu kepada OJK," kata Kornelius kepada hukumonline.

Menurut Cornelius, OJK seharusnya dapat memperlihatkan kinerja dan performanya terlebih dahulu kepada industri keuangan sebelum memungut iuran. Jika performa OJK memang lebih baik dari Bapepam-LK, ia yakin industri tidak akan keberatan untuk membayar iuran kepada OJK.

Ia mencontohkan, proses perizinan produk asuransi selama ini diselesaikan oleh Bapepam-LK selama dua minggu. Jika OJK bisa mempermudah dan mempercepat proses tersebut, ia yakin industri dengan suka rela membayarkan iruan.

"Jika kinerjanya sama saja dengan Bapepam-LK, kenapa kita harus bayar? Lebih baik yang lama saja yang mengatur dan tidak dipungut biaya," tandasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info