Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji pembentukan bursa efek khusus produk-produk syariah. Hal itu diutarakan oleh Deputi I OJK Bidang Pasar Modal, Robinson Simbolon, di Jakarta, Kamis (27/6). Menurutnya, pembentukan bursa efek merupakan rencana jangka panjang.
"Nanti di sini ada bursa syariah khusus, selama ini kan hanya baru ada indeks syariah saja," ujar Robinson.
Robinson mengatakan, hingga kini pendekatan pasar modal syariah hanya baru ada di produknya saja. Sedangkan pendekatan institusi seperti bursa efek syariah belum ada di Indonesia. Pendekatan produk syariah yang ada di bursa pun selama ini ditangani oleh manajer investasi konvensional.
Atas dasar itu, OJK berencana menggandeng Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menetapkan produk-produk bursa mana saja yang masuk kategori syariah. Jika DSN sudah menetapkan produk syariah, selanjutnya OJK akan menetapkannya melalui peraturan.
"Ke depan kita harapkan akan ada perusahaan efek syariah. Ini akan sama dengan bank syariah baik bentuk hukumnya maupun organ perusahaan dan ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang duduk di dalamnya. Sehngga nanti katakanlah ada perusahaan manajemen investasi syariah," tutur Robinson.
Tahun ini, lanjut Robinson, OJK menargetkan modul-modul untuk sertifikasi syariah sudah bisa diterbitkan. Modul ini merupakan hasil dari kerjasama OJK dengan DSN yang menunjukkan tingkat pengetahuan auditor atau akuntan mengenai produk syariah. "Kita baru diskusi dengan teman-teman di DSN, kira-kira pendekatan masing-masing produk modul diklatnya seperti apa," katanya.
Anggota DSN MUI Adiwarman A Karim mengatakan, semester kedua tahun ini mulai dilakukan pelatihan sertifikasi DPS. Tiap angkatan, ditargetkan 50 DPS ikut pelatihan. Tujuan pelatihan, agar DPS yang terdiri dari tokoh agama tersebut mengerti mengenai produk-produk syariah.
Total DPS yang tercatat di DSN MUI sebanyak 236 orang. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 160 DPS yang sudah memiliki sertifikat pengetahuan mengenai produk-produk pasar modal syariah. "Kebutuhannya masih banyak," kata Adiwarman.
Menurutnya, DPS berbeda dengan auditor. DPS adalah orang yang menggunakan hasil audditor dan memberikan opini dari hasil audit tersebut. Sedangkan auditor, merupakan pihak yang melakukan audit terhadap produk tertentu. "Setelah diaudit, DSN yang mengeluarkan fatwa," ujar Adiwarman.
Senior Advisor BNP Paribas Investment Partners Eko P Pratomo menilai, di Indonesia belum perlu dibentuk lembaga atau profesi penunjang pasar modal syariah. Soalnya, industri syariah yang ada masih tergolong kecil. Meski begitu, harapan industri syariah dapat bertumbuh pesat tetap diperlukan.
Atas dasar itu, lanjut Eko, yang diperlukan adalah memasukkan anggota DSN yang akan menjadi DPS di perusahaan efek sebagai bagian dari profesi penunjang pasar modal syariah. "Untuk menjaga kesesuaian dan kepatuhan terhadap prinsip hukum syariah ini masih cukup dilakukan oleh DPS," katanya.
Lebih lanjut, Eko mengatakan sebagai regulator OJK perlu mempertimbangkan memasukkan anggota DSN menjadi DPS di perusahaan efek. Pertimbangan ini setidaknya dibalut dalam sebuah peraturan yang diterbitkan OJK.
"Menerbitkan peraturan tentang kewajiban perusahaan efek yang memiliki produk keuangan syariah untuk memiliki DPS atau menggunakan jasa DPS seperti lembaga dan profesi penunjang pasar modal lainnya," pungkasnya.
