Presiden Prabowo Subianto menjadikan 3 juta rumah sebagai program prioritas dikepemimpinannya. Program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mendukung program prioritas tersebut dengan memberi fasilitas baik dari sisi konsumen, pengembang hingga lembaga jasa keuangannya.
”OJK mendukung program Pemerintah terkait penyediaan rumah bagi masyarakat, khususnya bagi MBR, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki rumah melalui program 3 juta hunian,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, Selasa (14/1/2025).
Mahendra memaparkan setidaknya terdapat tiga kebijakan strategis OJK untuk mendukung program 3 juta rumah. Pertama, Peraturan OJK Nomor 40/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mengukur kualitas KPR dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran.
Baca juga:
- No Ribet! OJK Mudahkan Pembiayaan KPR Program 3 Juta Rumah Murah
- Pemerintah Resmi Perpanjang PPN DTP Rumah
Sesuai aturan tersebut, penetapan kualitas aset produktif untuk debitor dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau 1 pilar saja, yang juga berlaku untuk KPR.
”Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya dimana bank menilai dengan 3 pilar yaitu prospek usaha, kinerja debitor, kemampuan membayar,” papar Mahendra.
Kedua, Surat Edaran OJK 24/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum. Dengan SE OJK 24/2021, KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dibandingkan kredit lainnya antara lain kredit kepada korporasi. Perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya.
















