Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempertimbangkan usulan pelaku industri untuk menerapkan pengajuan izin penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) secara elektronik (e-registration).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, mengatakan, Jika program e-registration itu terealisasi, maka akan mempercepat proses IPO yang dilakukan oleh calon emiten. "Tetapi semua pelaku pasar harus siap jika dalam tahun ini diterapkan e-registration, termasuk sistem dari OJK juga harus siap," kata dia (31/1).
Di sisi lain, lanjut dia, OJK juga tengah memperjuangkan dan berkoordinasi bersama Direktorat Jenderal Pajak untuk mengupayakan pemberian insentif pajak. Hal itu dilakukan agar mendorong likuiditas transaksi obligasi dan reksadana bagi investor ritel.
"Untuk investor kita ingin meningkatkan insentif bagi investor ritel. Insentif salah satunya yang sangat banyak diharapkan adalah insentif perpajakan, sedang kami perjuangkan dan telah koordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pajak dan mereka menyambut baik. Terutama insentif pajak dari sisi penerbitan obligasi, dan reksadana supaya menarik bagi investor ritel," kata dia.
Meski demikian, dikatakan Nurhaida, pihaknya tidak memberikan target. Namun, OJK tetap akan fokus untuk mengembangkan pasar modal Indonesia dan mendorong partisipasi dari investor ritel.
"Tidak mencanangkan target kajian itu bisa direalisasikan kapan, tapi yang jelas salah satu fokus OJK untuk mengembangkan pasar modal adalah mendorong lebih banyak partisipasi investor ritel," ujar dia.
Nurhaida juga mengatakan, pihaknya juga akan mengatur perusahaan paska melakukan IPO bagi pelaku pasar agar memiliki sinergi lebih baik lagi. "Dari masukan pelaku pasar memang ada beberapa peraturan yang perlu direvisi tetapi kami menekankan tidak mengorbankan GCG," kata dia.
















