Pada kesempatan yang sama salah satu anggota konsorsium LSM dari ICW, Ade Irawan, mengapresiasi kebijakan Kemenpan dan RB yang mengupayakan perekrutan CPNS dapat dilakukan secara transparan. Sehingga, organisasi masyarakat sipil dilibatkan dalam proses rekrutmen tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil memantau perekrutan CPNS sangat penting karena peserta yang lolos bakal menjabat sebagai aparat birokrasi pemerintahan.
Birokrasi merupakan perwujudan dari tanggungjawab pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi negara yaitu melayani rakyatnya. Sayangnya, selama ini kinerja birokrasi kerap kali menyulitkan rakyat. Bahkan, Ade melihat birokrasi digunakan sebagai alat politik bagi kekuasaan di tingkat pusat sampai daerah. Akibatnya, birokrasi tidak mengabdi kepada rakyat tapi kekuasaan. Misalnya, birokrasi yang ada di daerah komposisinya lebih banyak berasal dari kelompok pendukung kekuasaan.
Mengacu hal tersebut Ade berkesimpulan salah satu penyebab buruknya birokrasi dimulai dari proses perekrutan. Oleh karenanya, proses rekrutmen CPNS harus bersih dari tindakan kolutif. Untungnya, Ade melihat pemerintah mulai membenahi proses perekrutan CPNS dengan menggunakan mekanisme baru. Yaitu perekrutan CPNS berdasarkan kebutuhan aparatur pemerintahan, terutama di daerah bukan lagi ditentukan oleh keinginan pimpinan daerah, tapi kebutuhan logis kepegawaian di wilayah yang bersangkutan. “Kami apresiasi ada itikad baik dari Kemenpan dan RB dalam membenahi rekrutmen CPNS,” ungkapnya.
Walau begitu, Ade menilai mekanisme perekrutan CPNS yang digelar pemerintah saat ini belum sempurna karena masih terdapat titik rawan yang harus dibenahi. Misalnya, saat ini proses perekrutan CPNS dibagi menjadi dua yaitu umum dan pengangkatan honorer. Untuk pengangkatan honorer, ada syarat khusus yang harus dilalui pelamar. Misalnya, pelamar harus menjadi pegawai honorer minimal sejak tahun 2005 ke bawah. Namun, Ade mendapat laporan dari masyarakat ada indikasi manipulasi administratif atas persyaratan itu di lapangan. Untuk itu Ade mengingatkan pemerintah untuk segera mendeteksi indikasi tersebut.
Untuk perekrutan CPNS umum, Ade mencatat sedikitnya ada 10 titik kerawanan. Misalnya, soal yang akan digunakan untuk tes CPNS, didistribusikan dari pusat ke daerah. Ade melihat pendistribusian soal itu rawan karena berpotensi menjadi celah bagi daerah melakukan kecurangan. Seperti adanya kebocoran soal, mengerjakan soal terlebih dahulu dan membuka segel soal di luar prosedur. Namun, dengan dibukanya posko pengaduan, Ade mengatakan konsorsium LSM akan menitikberatkan pengawasan pada titik-titik rawan tersebut.
Dalam rangka mendorong agar laporan yang diterima posko pengaduan dapat ditindaklanjuti untuk segera diselesaikan, Ade mengatakan konsorsium LSM membuka website khsusus dengan alamat http://pantaucpns.net/. Selain itu sedang diupayakan ada hotline langsung ke Kemenpan dan RB. “Agar bisaditindaklanjuti dan tidak ditumpuk persoalannya,” pungkasnya.
