Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) telah menginisiasi diskusi panjang di antara akademisi maupun praktisi hukum. Dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai revisi UU BUMN dan tantangan hukum yang dihadapi BUMN dalam memperbaiki tata kelola BUMN, Kantor Hukum Bagus Enrico telah menyelenggarakan talkshow bertema ’Fenomena Kerugian BUMN Pasca Revisi UU BUMN: Mewujudkan Peran BUMN yang Lebih Optimal’ di Pearl Restaurant, Hotel JW Marriot, Jakarta pada Selasa (18/3).
Secara khusus, talkshow ini membahas perubahan konsep kerugian BUMN di mana sebelumnya, kerugian yang dialami BUMN dianggap sebagai kerugian negara. Namun, UU No. 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian BUMN sendiri, bukan merupakan kerugian negara.
”Pengesahan UU BUMN cukup menjadi pembicaraan di kalangan luas, terutama profesional karena banyak yang mencari tahu aspek kepentingan apa yang diwakili? Apakah terkait Danantara, optimalisasi BUMN, atau strategic holding. Dalam UU BUMN yang baru, dikatakan bahwa ’kerugian dan keuntungan BUMN hanya akan dianggap sebagai keuntungan dan kerugian BUMN, dan sudah dipisahkan. Apakah hal yang sama akan dilihat aparat penegak hukum sebagai satu hal yang menjadi kaidah yang berlaku? Dengan latar belakang para narasumber yang beragam, semoga talkshow ini memberikan warna tersendiri terkait RUU BUMN,” kata Managing Partner Bagus Enrico, Bagus Nur Buwono dalam sambutannya.
Bagus berharap, talkshow dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh perubahan regulasi terhadap kebijakan pengelolaan BUMN; batasan hukum dan tanggung jawab manajemen dalam pengambilan keputusan strategis berdasarkan prinsip business judgement rule, hingga mekanisme pelindungan hukum bagi BUMN. Rekomendasi kebijakan yang dapat dijalankan pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan BUMN juga menjadi tujuan talkshow, sehingga dapat meningkatkan daya saing BUMN dan bermuara pada peningkatan perekonomian Indonesia.
Mendorong Praktik Tata Kelola yang Baik
Bagus Enrico bersama para narasumber. Foto: istimewa.
Dihadiri oleh berbagai kalangan—publik, praktisi hukum, advokat, korporasi, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen BUMN—talkshow ini mengundang empat ahli hukum dan praktisi bisnis, di antaranya Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.; Mantan Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian BUMN dan Staf Ahli Kebijakan Publik Kementerian BUMN, Herman Hidayat, S.H.; Jaksa, Irene Putrie, S.H., M.Hum.; dan Mantan Direktur PT Merpati Airlines, Hotasi Nababan.
Narasumber pertama, Dian banyak membedah konsep keuntungan dan kerugian BUMN, keuangan negara, hingga kekayaan yang bertransformasi menjadi keuangan perusahaan. Dalam pemaparannya, ia memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengendalian internal dan SOP.
Sementara itu, Herman menyoroti adanya inkonsistensi pada konsep keuntungan dan kerugian BUMN. Menurutnya, BUMN merupakan badan hukum dengan ciri utama, memiliki kekayaan sendiri, sehingga keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara.
