Ketidakberdayaan Bapepam dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum pasar modal yang menyangkut BUMN-BUMN, ia anggap sebagai contoh bagaimana kinerja Bapepam sangat bergantung kepada selera pejabat-pejabat yang lebih tinggi di eksekutif.
Sementara itu, dalam berbagai kesempatan Ketua Bapepam Herwidayatmo menegaskan sikap Bapepam untuk tetap berada pada jalur yang ditetapkan pemerintah.
Sebagaimana diketahui, pembentukan OJK bermula dari amanat Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI). Pasal tersebut mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga jasa keuangan independen yang bertugas mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Sehingga, tugas pengawasan perbankan tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.
Namun dalam perkembangannya, lembaga jasa keuangan yang dimaksud berganti nama menjadi OJK dan kewenangannya meluas. Tidak hanya mengawasi perbankan saja, tetapi seluruh jasa keuangan yang ada. Termasuk, pasar modal dan jasa-jasa keuangan lainnya.
Untuk keperluan tersebut, fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang saat ini dipegang oleh tiga lembaga--Bank Indonesia, Bapepam, dan Drektorat Jendral Lembaga Keuangan Depkeu-- akan dilebur menjadi satu dalam OJK.
Terhadap hal tersebut, tentu ada pro dan kontra yang berkembang di masyarakat. Pasalnya, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tidak saja menjadi terintegrasi. Tetapi yang dikhawatirkan adalah luas dan besarnya kewenangan yang akan dimiliki oleh OJK nantinya. Sehingga dikhawatirkan, OJK tidak akan efektif kalau tidak dipersiapkan dengan baik dan benar.
















