Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai ide membentuk Majelis Pengawas Etik untuk mengawasi hakim MK secara permanen adalah usulanyang tepat. Sebab, jika pengawasan hakim konstitusi masih melibatkan KY berpotensi melanggar konstitusi.
Margarito lebih setuju dengan pernyataan Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva yang menyatakan saat ini MK tengah merumuskan keberadaan Majelis Pengawas Etik yang bersifat permanen dan bekerja secara independen. “Itu ide bagus,” kata Margarito saat dihubungi di Jakarta, Jumat (11/10).
Namun, Margarito menyarankan nantinya keanggotaan Majelis Pengawas Etik itu tidak boleh diisi oleh hakim konstitusi atau mantan hakim konstitusi. Hal ini untuk menjaga indepedensi dan integritas lembaga pengawas itu.
”Anggotanya, tidak boleh diisi oleh hakim konstitusi atau mantan hakim konstitusi, kalaupun mantan minimal sudah lebih dari limatahun pensiun. Yang terpenting orang luar yang tidak ada cacat dari sisi kredibilitas,” kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate itu.
Nantinya, lanjutnya, Majelis Pengawas Etik bertugas menerima pengaduan, memverifikasi, dan memberikan keputusan atas pengaduan yang terkait pelanggaran perilaku hakim konstitusi.
Menurut Margarito jika pengawasan hakim MK kembali dikembalikan lagi ke KY akan melanggar konstitusi. Soalnya, dalam putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, fungsi pengawasan KY telah dinyatakan inkonstitusional lewat pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY pada tahun 2006.
”KY sudah tidak bisa lagi mengawasi mereka (hakim konstitusi), kecuali kalau mengubah Pasal Pasal 24B dan Pasal 24C UUD 1945. Presiden pun tidak bisa mengembalikan aturan itu (lewat Perppu, red),” kata Margarito
Dia menilai jika presiden mengeluarkan Perppu yang akan mengembalikan fungsi pengawasan KY terhadap hakim MK, bukan solusi terbaik. Sebab, Perppu tetap saja saja akan berbenturan dengan UUD 1945. Jika presiden tetap menerbitkan Perppu berarti melanggar konstitusi negara ini.
Sementara pengamat hukum tata negara Refly Harun mengkritik pembentukan Majelis Pengawas Etik jika hasil rekomendasi dugaan pelanggaran perilaku masih disampaikan ke MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Konstitusi (MKK). “Kalau yang membentuk MKK, MK sendiri tidak efektiif,” kata Refly.
Refky mengatakan jika pembentukan Majelis Pengawas Etik masih difasilitasi oleh MK sendiri majelis ini akan tidak independen. Sebab, Majelis Pengawas Etik ini dibentuk dan di bawah struktur MK sendiri. Menurut dia, jalan tengahnya bisa saja dibentuk Majelis Kehormatan Konstitusi secara permanen sekaligus menerima dan memproses pengaduan masyarakat.
“Saya sarankan penempatan sekretariatnya berada di KY agar lebih independen,” harapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva menegaskan pihaknya masih merumuskan pembentukan Majelis Pengawas Etik termasuk masalah keanggotaan majelis, teknis mekanisme kerjanya. Majelis Pengawas Etik bertugas menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menyangkut perilaku hakim konstitusi termasuk hal-hal lain yang terkait dengan MK.
“Laporan pengaduan tidak masuk ke meja pimpinan MK, tetapi masuk ke meja Majelis Pengawas Etik,” kata Hamdan beberapa waktu lalu di Gedung MK.
Nantinya, dari laporan pengaduan itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atau konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait termasuk pelapor. Jika hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Etik ditemukan pelanggaran etik akan direkomendasikan untuk pembentukan Majelis Kehormatan Konstitusi yang bersifat ad hoc.
“Kapan suatu kasus sampai ke MKK dengan keputusan dari MK artinya dari rapat pleno pemusyawaratan hakim konstitusi. Bagaimana keanggotaan Majelis Pengawas Etik ini masih kita diskusikan termasuk mekanisme kerjanya,” jelas Hamdan.
Dia menjamin Majelis Pengawas Etik yang bersifat permanen ini akan bekerja secara independen tanpa bisa dipengaruhi oleh ketua, wakil ketua MK, atau para hakim konstitusi. Nantinya, ketentuan ini akan dituangkan dalam Peraturan MK.
“Penyelesaian aturan ini tidak memberi target waktu, tetapi kami sudah diskusikan dengan pihak internal, para tokoh, dan akademisi, semoga bisa selesai dengan baik. Ini upaya yang kami lakukan secara serius dalam memperbaiki MK setelah Pak Akil ditangkap,” tegasnya.
















