Busyro mengakui, baru pertama kali pelaporan terhadap hakim tipikor datang ke KY. Menurutnya, jika dugaan manipulasi fakta hukum benar terjadi, sudah mengarah ke pelanggaran kode etik. Biasanya, hasil dari telaah putusan yang dilakukan pihaknya ini juga diteruskan ke Mahkamah Agung (MA).
Berdasarkan Surat KPK
Panda menampik ada muatan politis di balik pelaporannya ini. Menurut dia, pelaporan dilakukan karena berdasarkan surat KPK kepada Fraksi PDIP tertanggal 28 September 2010. Surat tersebut berisikan tentang penyidikan KPK terhadap 26 tersangka anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Dalam suratnya KPK menyatakan, penetapan tersangka merupakan hasil gelar perkara penyidik dan penuntut KPK terkait pengembangan penyidikan dan hasil pembuktian dalam persidangan. "Ini yang menginsiprasi kami," tegasnya.
Panda menegaskan, dirinya tak gentar apabila KPK melakukan penahanan terhadapnya. Menurut dia, pelaporan ke KY merupakan salah satu bantuan agar hasil yang dilakukan KPK dalam menyidik hingga menuntut tindak pidana korupsi berujung ke arah yang baik. Tidak menghasilkan putusan yang banyak manipulasi fakta saat di pengadilan tipikor. "Saya terus terang saja, (laporan ke KY) membantu KPK supaya hasil mereka lebih baik saat ditangani di pengadilan tipikor. Kasihan KPK, yang dibuat di hulunya sudah baik, tapi di hilirnya (putusan hakim) dibikin buruk," tambahnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi SP tak mau ambil pusing dengan langkah Panda yang melaporkan lima hakim tipikor. Menurutnya, sebagai seorang warga negara, Panda memiliki hak untuk melaporkan tindakan yang dianggapnya tak patut. "Itu haknya Panda mau melapor, silahkan saja" pungkasnya.
