Ombudsman Republik Indonesia menerima banyak pengaduan. Yang diadukan beragam, mulai dari penyelenggara negara hingga pejabat BUMN/BUMD. Ini menjadi tantangan sendiri bagi Ombudsman. Dalam praktik, tak semua terlapor bersedia merespons pemeriksaan atas maladministrasi yang dilakukan Ombudsman.
Untuk mengefektifkan tugas-tugasnya, Ombudsman menggandeng Polri. Melalui nota kesepahaman yang diteken petinggi kedua lembaga di Jakarta, Kamis (26/5) kemarin, Ombudsman meminta bantuan polisi jika ada upaya panggilan paksa terhadap penyelenggara negara dan pelayanan publik yang membandel.
Dalam sambutannya, Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan nota kesepahaman kedua lembaga pemerintah itu dilakukan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas kerjasama penyelesaian laporan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Melalui nota kesepahaman, Ombudsman bekerjasama dalam pemberian bantuan teknis dari Polri untuk menghadirkan secara paksa terhadap terlapor atau saksi yang tidak memenuhi panggilan ombudsman setelah dipanggil tiga kali dengan alasan yang sah. “Karena itulah MoU dibuat,” ujarnya.
Kerjasama tersebut digalang dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dengan merujuk pada Pasal 31 dan 44 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Menurut Danang, merujuk Pasal 31 dan 44 UU pemanggilan paksa tidak dapat dilakukan sendiri oleh Ombudsman.
“Pemanggilan paksa dan proses hukum dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana yaitu menghalangi tugas dan wewenang Ombudsman sebagaimana dimaksud Pasal 44 merupakan kewenangan penegak hukum dalam hal ini Kepolisian RI,” imbuhnya.
Pasal 31 menyebutkan “dalam hal terlapor dan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa”.
Sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan merujuk pada UU Ombudsman dan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman acapkali kebanjiran laporan pengaduan masyarakat. Ya, sudah tentu masalah yang dikeluhkan adalah kualitas pelayanan publik.
“Apabila pejabat instansi-instansi terlapor yang dipanggil Ombudsman tidak mengindahkan panggilan itu tiga kali berturut-turut, maka Ombudsman bersama Polri akan memanggil paksa yang bersangkutan,” ujarnya.
Lebih jauh Danang menuturkan setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 UU Ombudsman. Dalam nota kesepahaman kedua lembaga itu mengatur bereberapa hal. Antara lain penyelesaian laporan yang diterima Ombudsman berkenaan dengan kinerja Polri, dan mekanisme menghadirkan secara paksa terlapor dan saksi dalam rangka meminta keterangan.
Meski begitu, Danang mengakui dari sekian keluhan masyarakat, merujuk pada data Ombudsman, Polri paling banyak memperoleh pengaduan masyarakat. Malahan , Polri menempati urutan tiga teratas dari seluruh institusi yang dilaporkan. Kendati begitu, dia mengakui Polri merupakan lembaga yang terhitung cepat dalam memberikan respon atas permintaan klarifikasi yang dimintakan Ombudsman.
Kapolri Timur Pradopo mengatakan kerjasama dengan Ombudsman sebagai bagian fungsi pengawasan eksternal terhadap Polri seperti halnya yang dilakukan Komisi Kepolisian Nasional. Setidaknya, meskipun Polri sudah memiliki pengawasan internal Inspektur Pengawasan Umum, Ombudsman tetap bisa melakukan pengawasan eksternal. Sehingga pengawasan eksternal Polri akan semakin kuat. “Artinya, komitmen kalau ada masalah penyelesaian laporan, Polri wajib menindaklanjuti,” pungkasnya.
















