Namun, Patrialis tetap menafsirkan bahwa laporan kekayaan baru wajib bila calon sudah terpilih. “Kalau capim KPK pada saat itu tak isi laporan harta kekayaan sebenarnya bisa saja, ya paling-paling kami hanya kesulitan melakukan klarifikasi,” ujarnya. Ia juga menilai Komisi III ‘lebay’ atau berlebihan mempersoalkan ini.
Penafsiran ala Patrialis ini dibantah habis-habisan oleh para anggota dewan. M Nurdin, Anggota Komisi III dari PDIP, menegaskan bahwa ketentuan itu merupakan syarat yang mesti dipenuhi. Sehingga, untuk menjadi pimpinan KPK, setiap capim harus melaporkan harta kekayaannya. “Pasal 29 itu isinya ya persyaratan yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Edy Ramli Sitanggang, Anggota Komisi III dari Partai Demokrat, menilai Patrialis seolah-olah menyederhanakan persoalan. “Kalau memang itu bukan persyaratan yang harus dipenuhi, mengapa Pansel menyerahkan form laporan kekayaan itu,” desaknya. Anggota Komisi III Dewi Asmara dan Bukhori Yusuf juga termasuk ‘menggugat’ penafsiran Patrialis ini.
Anggota Komisi III Ahmad Basara kecewa dengan penjelasan Patrialis ini. “Seharusnya diakui saja dengan berjiwa besar dan memohon maaf. Ini bisa jadi pembelajaran. Kita ambil hikmahnya dan perbaiki dokumen itu. Kita fair saja, akui ini sebagai kekeliruan dan sampaikan permohonan maaf,” ujarnya.
Kesalahan Beruntun
Namun, perdebatan akhirnya berhenti setelah salah seorang Anggota Pansel Imam B Prasojo secara jantan mengakui adanya kekhilafan. Ia menceritakan bahwa staf Pansel melakukan kekhilafan dengan men-download formulir yang sudah kadaluarsa itu dari situs resmi Kementerian Keuangan. Sayangnya, si staf tak melakukan kroscek ulang.
Ia menilai ada kesalahan beruntun dalam persoalan ini. Pertama, formulir kadaluarsa yang masih tercantum dalam website sebuah institusi resmi pemerintah, yakni Kementerian Keuangan. Kedua, staf yang khilaf men-download tanpa dicek ulang. Ketiga, capim KPK yang tak membaca kembali form ketika menandatanganinya.
“Meski staf kesekretariatan yang khilaf, tapi kami selaku anggota Pansel bertanggung jawab terhadap hal ini,” tegas Imam.
Pernyataan Imam ini diacungi jempol oleh para Anggota Komisi III. Mereka pun bisa menerima pengakuan adanya kekhilafan ini dan diharapkan segera memperbaiki kesalahan dokumen, lalu kembali menggelar fit and proper test yang sempat tertunda.
















