Panitia seleksi (Pansel) pemilihan Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar aktif memberikan masukan atas calon komisioner. Masukan publik akan menjadi bahan pertimbangan pansel memilih 21 nama untuk diserahkan ke Presiden, seperti amanat UU OJK.
“Asalkan jelas keterangan yang disampaikan, nama pemberi informasi, dan bukan fitnah,” kata Ketua Pansel, Agus DW Martowardojo saat konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (17/2).
Saat ini, pansel tengah melakukan seleksi tahap pertama atawa seleksi administratif secara intensif. Tahap ini fokus pada memperoleh nama calon yang berhak mengikuti tahap berikutnya. Nama calon DK OJK yang lulus pada tahap pertama ini direncanakan akan diumumkan paling lambat 21 Februari 2012.
“Nanti akan kami umumkan kepada publik melalui media massa cetak guna mendapatkan masukan dari masyarakat sebagai wujud partisipasi publik dalam rangka pemilikan calon anggota DK OJK,” ungkap
Agus melanjutkan masyarakat yang akan memberikan penilaian kepada calon anggota DK OJK nanti dapat mengirimkan penilaian ke alamat pansel. Tetapi, pansel mensyaratkan masukan publik disertakan dengan nama yang lengkap dan jelas, serta harus melampiran fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP).
“Masyarakat harus memberi masukan terkait kompetensi, integritas serta kepemimpinan clon anggota DK OJK yang nanti akan dipublikasikan,” tutur Agus.
Terkait dengan seleksi ini, Agus menyatakan bahwa akan melakukan komunikasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini dilakukan untuk menelusuri rekam jejak para calon anggota DK OJK. Ia menekankan, agar penelusuran nanti jangan sampai ada informasi yang tidak jelas atau fitnah.
Seperti yang telah dijelaskan pada beberapa saat lalu, Pansel menyiapkan empat tahapan dalam seleksi pemilihan DK OJK. Tahap pertama adalah seleksi administrasi, tahap kedua seleksi kapabilitas, tahap ketiga seleksi kesehatan serta tahap selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Dalam proses seleksi ini, setiap calon anggota DK OJK juga harus membuat makalah serta mempresentasikan dihadapan pansel.
Melalui mekanisme tersebut, diharapkan agar diperoleh pimpinan OJK yang berkualitas yang mampu mengemban amanat UU OJK, yaitu agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Terkait kriteria yang harus dipenuhi oleh calon DK OJK, Agus enggan menjelaskan. Ia hanya mengatakan bahwa pansel memiliki standar kriteria, namun ia tidak bisa mengungkapkan. Yang jelas, setiap calon akan dinilai melalui kepemimpinannya, integritas, kejujuran, kemampuann berkomunikasi serta kompetensi.
Chatib Basri selaku anggota pansel pun menyatakan bahwa seleksi DK OJK ini memiliki keterbatasan waktu. Di mana, pada 21 Maret 2012 nanti, pansel sudah harus menyerahkan 21 nama kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Waktunya ketat, maka dari itu direncanakan, Senin (20/2) nanti, pansel akan segera mempublikasikan siapa-siapa saja yang lolos tahap I dan melanjutkan ke tahap berikutnya,” ujarnya.
Dari 209 nama calon anggota DK-OJK, keterwakilan dari industri perbankan lebih mendominasi, yakni sebanyak 83 nama. Sementara itu, dari kalangan pasar modal ada 17 nama, industri keuangan non-bank (30), regulator industri jasa keuangan (48), akademisi (25), pemerintahan (36) dan latar belakang lainnya sebanyak 51 nama.
"Pada penyeleksian ini, kami tidak mencari jumlah keterwakilan dari kalangan tertentu, tetapi DK-OJK membutuhkan orang yang memiliki kompetensi di sektor jasa keuangan," kata Mas Ahmad Daniri yang juga merupakan anggota pansel.
