Belum genap setahun dideklarasikan, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) langsung menegaskan eksistensinya. Partai yang digawangi bos Media Group Surya Paloh ini menjadi partai pertama yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nasdem lolos verifikasi dan dinyatakan sebagai partai yang berbadan hukum karena dianggap telah melengkapi semua persyaratan.
"Partai Nasdem telah memenuhi syarat sebagai parpol yang berbadan hukum. Untuk selanjutnya akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia," ujar Amir dalam jumpa pers melalui teleconference dari Palembang, Jumat (11/11).
Nasdem adalah satu dari 14 partai yang ikut tahap verifikasi. Namun, 13 partai lainnya tidak sebaik Nasdem nasibnya. Mereka belum bisa dinyatakan lolos verifikasi karena belum melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin memberikan waktu dua pekan kepada partai yang belum lolos untuk melengkapi persyaratan. Namun, Amir tidak memerinci persyaratan apa yang belum dilengkapi ke-13 partai tersebut.
Ketiga belas partai yang belum lolos verifikasi adalah Partai Nasional Republik, Partai Persatuan Nasional, Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara, Partai Republik Satu, Partai Republik Perjuangan, Partai Satria Piningit, Partai Penganut Thariqot Islam Negara, Partai Karya Republik, Partai Serikat Rakyat Independen, Partai Indonesia Rakyat Bangkit, Partai Independen, Partai Kekuatan Rakyat Indonesia dan Partai Demokrasi Pancasila (Depan).
Tidak hanya toleransi waktu, kata Amir, Kementerian melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum siap memberikan penjelasan jika ada partai yang ingin bertanya lebih lanjut tentang persyaratan. Ketentuan mengenai persyaratan itu diatur secara detail dalam Pasal 3 ayat (2) UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Pasal 3 (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e. rekening atas nama Partai Politik. |
"Kemenkumham masih memberikan kesempatan untuk parpol lainnya melengkapi persyaratan sampai batas akhir penelitian atau verifikasi, yaitu sampai tanggal 25 November 2011," kata Amir. Sedianya, pengumuman verifikasi partai berbadan hukum ini dilakukan pada 21 Oktober lalu. Tetapi karena pergantian tampuk kepemimpinan dari Patrialis Akbar ke Amir Syamsuddin, pengumuman tersebut ditunda.
