Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU 20/2001 kerap menuai polemik. Sebab, tak jarang ketentuan ini menyasar perkara yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi.
Advokat sekaligus pendiri Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers), Boris Tampubolon, mencatat banyak kasus bisnis yang diproses menjadi tindak pidana korupsi hanya karena diduga terdapat kerugian negara. Hal ini terjadi karena norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 603 dan Pasal 604 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak jelas.
Boris mencatat sedikitnya 3 alasan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor perlu direvisi. Pertama, orang bisa didakwa padahal tidak ada mens rea atau niat jahat dia untuk merugikan negara. Banyak terdakwa dalam tempat dan waktu yang salah. Dimana tidak pernah menerima uang suap, tidak kenal atau berkomunikasi dengan pihak-pihak lain.
“Tapi hanya karena dia adalah direksi yang harus menandatangani suatu dokumen atau persetujuan, lantas dijadikan terdakwa,” kata Boris dalam rilis yang dilansir, Minggu (25/10/2026) kemarin.
Baca juga:
- Klarifikasi DEN: Luhut Pastikan Unsur Kerugian Negara Tetap Ada di UU Tipikor
- Mengulik Potensi Dualisme Hukum dalam Penanganan Tipikor Pasca-KUHP Nasional
Kedua, tidak ada pembeda lagi apakah kesalahan yang dilakukan itu termasuk perbuatan administratif, perdata, atau pidana. Pokoknya kalau ada kerugian sudah pasti masuk tindak pidana korupsi. Padahal ada UU lain yang mengatur mekanisme penggantian kerugian negara secara administratif, maupun perdata.
Ketiga, tidak jelas batasan tindak pidana Tipikor dan Tindak Pidana Umum dalam konteks kerugian negara. Misalnya, seseorang mencuri uang yang ada di bank BUMN – yang mana uang BUMN dianggap sebagai Uang Negara-. Sudah pasti merugikan BUMN (Negara). Pertanyaannya, orang itu melakukan pencurian (tindak pidana umum) atau melakukan korupsi kerugian negara?
















