Kondisi sudah berubah
Andi mengatakan, perubahan kurikulum sangat diperlukan karena kondisinya sekarang sudah berubah. "Pasca amandemen UUD 1945 ada perubahan besar dalam struktur ketatanegaraan, misalnya soal hubungan antar lembaga. Untuk itu mata kuliah HTN yang sekarang sudah tidak up to date lagi," ujarnya.
Mata kuliah Lembaga Kepresidenan, misalnya, sekarang masih menjadi mata kuliah aktif. Padahal, menurut Andi, lembaga kepresidenan sekarang sudah sangat berubah pasca amandemen UUD 1945. Baik kekuasaan, kewenangan, dan hubungan antar lembaga kepresidenan dengan lembaga lain juga berubah.
Selain Lembaga Kepresidenan, kekuasaan lembaga DPR juga berubah. "Sekarang parlemen sudah tidak lagi satu kamar dan cenderung menjadi tiga kamar. Peralihan kekuasaan pembuatan undang-undang juga beralih bukan lagi oleh presiden tapi oleh DPR," jelas Andi.
Melalui seminar ini, Andi berharap ada garis besar terhadap perbaikan kurikulum mata kuliah tersebut. Selanjutnya, perubahan kurikulum sendiri akan dikerjakan oleh asosiasi pengajar HTN dan HAN seluruh Indonesia.
Pakar HTN, Harun Alrasid, dalam makalahnya memang membenarkan adanya perubahan dalam lembaga kepresidenan pasca amandemen UUD 1945. Misalnya dalam soal kewenangan lembaga kepresidenan yang berasal dari konstitusi. Dua pembicara lainnya, Todung dan Jimly, mengetengahkan perubahan yang terjadi pada kekuasaan legislatif dan yudikatif pasca amandemen UUD 1945.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Hakim Konstitusi, Andi Muhammad Asrun, saat ditemui di sela-sela acara seminar dan lokakarya tentang Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945, di Jakarta (7/9).
Andi, ketua panitia acara tersebut, mengatakan tujuan seminar tersebut untuk mencarimasukan seputar perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.
Hadir dalam seminar tersebut, tokoh senior bidang hukum tata negara seperti Ismail Sunny, Harun Alrasid, Jimly Asshiddiqie, Adnan Buyung Nasution, dan lain-lain.
Masukan-masukan darimereka, menurut Andi, akan digunakan untuk memperbaiki kurikulum perkuliahan bidang ketatanegaraan, khususnya HTN dan HAN, di perguruan tinggi.
"Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini, sekitar Desember 2004, perbaikan kurikulum ini bisa diselesaikan," jawab Andi, soal kapan targetnya perubahan kurikulum ini akan selesai.
