Pengaturan tentang kawasan tanpa rokok (KTR) sebagaimana diatur Pasal 115 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berikut penjelasannya kembali dipersoalkan sejumlah warga negara yang pro rokok. Mereka adalah Muhidin Sapdiana, Dulkarim, Deden (pemohon I) selaku pedagang asongan dan A Zulvan Kurniawan, Indra Gunawan, Rini (pemohon II) yang mengklaim sebagai perokok.
“Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan yang mengatur Kawasan tanpa rokok merupakan bentuk pembatasan oleh negara terhadap penggunaan barang legal,” tutur kuasa hukum pemohon, Otong Satyagraha dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin Anwar Usman di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (21/12).
Pasal 115 ayat (1) menyebutkan “kawasan tanpa rokok antara lain: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Penjelasannya menyebutkan khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
Sebagaimana diketahui, pasal yang sama juga tengah diuji oleh Enryo Oktavian, Abhisam Demosa, dan Irwan Sofyan. Enryo dkk merupakan perokok aktif yang tidak bisa merokok di kantor tempatnya bekerja lantaran tidak disediakan ruang khusus merokok. Perkara ini tinggal menunggu sidang pengucapan putusan.
Otong mengatakan pemohon I merasa dirugikan secara materil akibat adanya pengaturan tempat-tempat yang tergolong KTR. Sebab, masyarakat tidak bisa merokok (di tempat-tempat KTR, red) yang mengakibatkan tidak ada yang membeli rokok dari para pedagang asongan.
“Adanya pengaturan tempat-tempat yang tergolong KTR telah mengakibatkan tidak ada jaminan terhadap pemohon I untuk memperoleh hak bekerja/berusaha untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Pemohon II juga dirugikan haknya untuk mengkomsumsi rokok,” katanya.
Terlebih, lanjut Otong, aktivitas merokok adalah tindakan yang sah atau legal yang dilindungi undang-undang. Selain itu, lewat putusannya, MK juga telah mengakui bahwa rokok sebagai produk legal dan kegiatan merokok merupakan hak setiap individu perokok.
Menurutnya, pengaturan KTR tidak hanya berdampak merugikan para pedagang asongan, tetapi berdampak bagi para pengusaha rokok, pabrik/industri rokok kecil, dan petani tembakau. “Kerugian mereka juga akibat tidak adanya jaminan dan kepastian hukum dalam mengkomsumsi rokok sebagai barang legal,” tegasnya.
Karena itu, aturan KTR sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan secara nyata dan jelas menyebabkan tidak ada jaminan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak melalui usaha bidang penjualan rokok.
“Menyatakan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tuntutnya.
Menanggapi permohonan, Anwar Usman menilai ada inkonsistensi antara posita (alasan) dan petitum (tuntutan) permohonan. Dalam uraian posita menyebutkan kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945. Sementara dalam petitum dinyatakan Pasal 115 ayat (1) beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945.
“Ini agar dipastikan, mau menghapus kata ‘dapat’ dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) atau mau membatalkannya secara keseluruhan, ini agar diperbaiki permohonannya,” saran Anwar.
Anggota majelis panel hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi meminta agar permohonan yang menyatakan berlakunya Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan membatasi hak para pemohon perlu diperjelas.
“Apakah pembatasan ini untuk menghormati HAM orang lain yang bukan perokok, apakah pembatasan ini demi untuk ketertiban, ini harus diperjelas karena Saudara harus meyakinkan majelis jika perkara berlanjut ke sidang pleno. Bukankah pembatasan hak dibenarkan sepanjang diatur dengan undang-undang,” kata Fadlil.
