Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan pengujian UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Senin (24/8/2020). Permohonan ini diajukan oleh Kamal Barok, Nurul Fadhilah, Erika Rovita Maharani, Melita Kristin BR, Helli Nurcahyo, dan M. Suprio Pratomo. Para pemohon ini merupakan pegawai pada KPPU.
Awalnya, permohonan yang teregistrasi di Kepaniteraan MK dengan Nomor 54/PUU-XVIII/2020 ini menguji Pasal 34 ayat (2) UU Larangan Praktek Monopoli yang menyebutkan, “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.” Dan Pasal 34 ayat (4) UU ini yang menyebutkan, “Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut oleh keputusan Komisi.”
Namun, dalam sidang perbaikan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Misbahuddin Gasma mengatakan para pemohon menambahkan pengujian Pasal 34 ayat (1) UU Larangan Praktek Monopoli. Sebelumnya hanya pengujian Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) UU Larangan Praktek Monopoli.
Pemohon juga menambahkan batu uji permohonan yaitu Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945. Sebelumnya, Pemohon menggunakan batu uji Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, para pemohon melakukan perbaikan pada bagian petitum permohonan.
“Penambahan batu uji tersebut dilakukan karena KPPU merupakan lembaga quasi peradilan, atau semi peradilan, atau quasi judicial karena mempunyai wewenang mengadili dan menjatuhkan putusan, meskipun bukan sebagai institusi peradilan,” jelas Misbahuddin Gasma dalam persidangan seperti dikutip laman MK. (Baca Juga: Status Kepegawaian KPPU Dipersoalkan di MK)
Dalam hal ini, kata Misbahuddin, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) termasuk bagian badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) UUD Tahun 1945. Karenanya, kedudukan KPPU sebagai penjaga pilar demokrasi ekonomi yang berkeadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 perlu diperkuat kedudukannya secara ketatanegaraan dan organisasi yang didukung sekretariat yang bersifat tetap serta memiliki kemandirian dan kapasitas dalam tata kelola organisasi kepegawaian dan pengelolaan anggaran.
Namun faktanya hal tersebut belum dapat direalisasikan oleh karena ambiguitas Pasal 34 ayat (1), dan ayat (2), serta ayat (4) UU Larangan Praktek Monopoli. Misalnya, frasa “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) UU ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak adil sebagaimana bentuk kesekretariatan pada badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD Tahun 1945 dimana sekretariat KPPU bukan berkedudukan sebagai sekretaris jenderal.
Selain itu, Pasal 34 ayat (2) UU Larangan Praktek Monopoli juga tidak memberi landasan hukum yang kuat dalam pembentukan unit kerja sebagai unsur pelaksana yang membidangi urusan teknis persaingan usaha. Tanpa adanya unsur pelaksana dalam wadah kedeputian, jelas akan menghambat optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU. Terlebih di era ekonomi digital yang berkembang dengan cepat dan perilaku dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan secara tidak sehat yang semakin kompleks.
“Frasa ‘keputusan komisi’ dalam Pasal 34 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya merupakan kewenangan Presiden RI selaku pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945,” tegasnya.
Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kebuntuan dalam proses pengaturan susunan kelembagaan dan kepegawaian sekretaris KPPU yang seharusnya terintegrasi dengan sistem kelembagaan dan kepegawaian ASN.
Para pemohon tidak memperoleh pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas status kepegawaian, hak keuangan, hak pengembangan karir, dan hak pengembangan kompetensi sebagaimana ASN pada sekretariat jenderal badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD Tahun 1945.
Menurutnya, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi sebagai lembaga negara independen yang bertanggung jawab kepada Presiden, sudah seharusnya frasa “sekretariat” ditafsirkan secara fungsi, sehingga harus dimaknai sebagai “Sekretariat Jenderal”.
“Akibat hukum dari tidak adanya Pejabat Pembina Kepegawaian, maka pegawai KPPU yang diangkat sejak berdirinya KPPU hingga saat ini tidak dapat diakomodasi dengan ketentuan tata kelola kepegawaian ASN,” lanjutnya.
Padahal, keberadaan Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan KPPU untuk melakukan pengelolaan kepegawaian sekretariat KPPU saat ini dan yang akan datang.
Karena itu, Misbahuddin meminta MK untuk menyatakan frasa “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sekretariat Jenderal”. “Menyatakan frasa ‘keputusan komisi’ dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain ‘Peraturan Presiden’,” demikian salah satu bunyi petitum permohonan.
