Majelis panel MK menggelar sidang perdana uji materi Pasal 163 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan Dunung Wijarnarko dan Wawan Adi Dwiyanto. Pasal yang mengatur soal kewenangan pengusaha mem-PHK pekerja jika terjadi perubahan status perusahaan itu dinilai multitafsir yang merugikan pihak pekerja.
“Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bersifat multitafsir karena menghilangkan hak pekerja untuk mengajukan PHK jika perusahaan mengalami merger,” kata Kuasa Hukum Pemohon, Sanjaya Samosir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Rabu (19/12).
Pasal 163 ayat (1) berbunyi, “pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal : terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).”
Sanjaya mengakui Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan telah memberi ruang yang sama bagi pekerja/pengusaha terkait PHK jika terjadi perusahaan merger atau perubahan kepemilikan. Tetapi, Pasal 163 (1) UU Ketenagakerjaan dianggap tidak adil karena hanya memberi hak mutlak kepada pengusaha untuk mem-PHK atau tidak pekerjanya.
“Aturan itu telah menghilangkan hak pekerja untuk mengajukan PHK. Padahal, pasal itu mengatur hak yang sama antara pengusaha dan pekerja dimana ketika pekerja ingin di-PHK akibat merger, maka seharusnya pengusaha wajib menyetujuinya,” katanya.
Multitafsir itu disebabkan adanya kata “dapat..” dalam Pasal 163 (1) yang diartikan sebagai hak pengusaha untuk melakukan PHK atau tidak. Padahal, pasal itu telah memberi hak PHK jika pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja di perusahaan hasil merger.
Ditegaskan Sanjaya pemohon kehilangan haknya akibat ketidaktegasan pengaturan Pasal 163 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, pemohon kehilangan hak berupa pesangon dan uang penghargaan masa kerja karena pengusaha tidak mau mem-PHK pemohon sehingga dinyatakan mengundurkan diri dari perusahaan.
Sanjaya mengatakan, seharusnya ketika pekerja menuntut PHK maka pekerja berhak atas uang pesangon satu kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4 UU Ketenagakerjaan.
Karena itu, dalam petitum permohonannya, pemohon meminta MK menafsirkan bahwa Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan harus dibaca bahwa pengusaha wajib mem-PHK pekerjanya dalam hal terjadi perubahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja lagi.
“Menyatakan Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaha harus mem-PHK pekerjanya dalam hal terjadi perubahan status, merger, peleburan dan buruh/pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Maka, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4),” tuntutnya.
Ketua Majelis Panel hakim, Harjono meminta pemohon agar elaborasi alasan permohonan dengan dengan pasal batu uji yakni Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. “Ini agar majelis yakin hakim konstitusional pemohon benar-benar hilang,” kata Harjono yang didampingi hakim anggota Achmad Sodiki dan Anwar Usman.
Harjono juga menyarankan agar beberapa penafsiran Pasal 163 ayat (1) dalam praktek diuraikan dalam permohonan agar tergambar letak multitafsirnya. “Menurut Anda bagaimana bisa muncul multitafsir, misalnya tafsir ini bagaimana, lalu tafsir yang lainnya bagaimana, ini mesti dimasukkan dalam permohonan,” sarannya.
Sebelumnya, Dunung Wijanarko dan Wawan Adi Dwiyanto merupakan karyawan PT ABB Transmission and Distribution Jakarta yang belum lama ini telah melakukan merger. Lalu, mereka menolak melanjutkan hubungan kerja dan meminta untuk di-PHK lantaran perusahaan merger dengan perusahaan lain tepat pada 1 Januari 2011 lalu.
Namun, penolakan itu dianggap pengunduran diri yang tak berhak atas uang pesangon. Tak terima dengan keputusan perusahaan itu, para pemohon mengajukan gugatan ke PHI Jakarta. Alhasil, majelis PHI menyatakan menolak gugatan para pemohon. Saat ini, perkara ini tengah dalam proses kasasi ke MA.
















