Sebagai contoh, Elsam menyebut kegagalan pengadilan HAM memenuhi rasa keadilan bagi korban, serta memberikan efek jera kepada pelaku. Para aktor yang seharusnya bertanggungjawab pun bisa leluasa memasuki arena politik Pemilu 2009 nanti. Inkonsistensi DPR dan Pemerintah selama ini telah menjadi tempat berlindung bagi para penanggungjawab dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.
Fungsi parlemen
Khusus untuk parlemen, Elsam menyoroti kelemahan pelaksanaan dua dari tiga fungsi pokok DPR, yakni produk legislasi dan pengawasan. Padahal, menurut Elsam, DPR merupakan lembaga negara yang paling penting memegang peranan bagi perlindungan HAM, khususnya dalam menciptakan produk legislasi di bidang HAM. Hasil pemantauan Elsam, dari total 129 undang-undang yang dihasilkan DPR pada periode 2005-2008, hanya sekitar 34 undang-undang yang berelasi dengan HAM. Itupun hanya 18 undang-undang yang benar-benar sejalan dengan HAM, sisanya tidak.
Padahal, amanat Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009 jelas menyatakan pentingnya pembentukan undang-undang serta ratifikasi konvensi internasional yang diperlukan dalam perlindungan HAM. Selain itu, pada penentuan skala prioritas, salah satu indikator yang digunakan adalah undang-undang yang berorientasi pada perlindungan HAM. Sayangnya, amanat Prolegnas terkesan diabaikan oleh DPR.
ELSAM juga menyoroti pemerintah yang memiliki minat yang tinggi meratifikasi norma-norma HAM internasional, tetapi mengabaikan institusionalisasi norma-norma tersebut. Hal ini tampak dari belum adanya agenda harmonisasi antara ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol) dan Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) dengan keseluruhan undang-undang.
Menyambung Elsam, INFID mempertanyakan ratifikasi Konvensi Sipol dan Ekosob belum ada tindak lanjutnya. Bahkan pada tataran pelaksanaannya justru bertentangan dengan kewajiban-kewajiban minimum yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam konvensi dan komentar umum (General Comment) yang dihasilkan sidang-sidang PBB.
Terhadap hak-hak sipil dan hak-hak budaya yang mengharuskan negara untuk tidak ikut campur dan membatasi, pemerintah dan parlemen justru menciptakan regulasi yang bersifat mengekang pemenuhan hak-hak tersebut. Bahkan sejumlah aturan diciptakan untuk mengkriminalisasikan warga masyarakat yang melaksanakan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Pada akhirnya, tiga LSM ini mendesak pemerintah pada tingkat pusat dan daerah mulai mempersiapkan infrastruktur implementasi konvensi pokok HAM yang sudah diratifikasi. Seperti Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, serta Konvensi Sipol dan Ekosob.
Mereka juga mendesak DPR di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin agar penyusunan legislasi serta Perda tidak melanggar norma HAM Internasional yang telah menjadi Hukum nasional. Terakhir, HRWG dkk mendesak partai politik peserta Pemilu 2009 untuk menjadikan nilai dan norma DUHAM menjadi platform politik kampanye.
















