Peliputan Proses Persidangan Tak Boleh Langgar Prinsip Peradilan
Utama

Peliputan Proses Persidangan Tak Boleh Langgar Prinsip Peradilan

Secara aturan mekanisme peliputan dan pemberitaan media sudah cukup diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan termasuk di persidangan. Namun, mekanisme pemberitaan di persidangan juga perlu diatur dalam pedoman etika.

Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit

 

Menurutnya, besar kemungkinan adanya asas sidang terbuka untuk umum dalam proses persidangan agar menjamin peradilan yang adil, mencegah putusan sewenang-wenang, dan sebagai fungsi kontrol. “Tetapi, jangan sampai terjadi trial by the press. Pers juga jangan sampai mati kebebasannya, sehingga tidak perlu membuat peraturan hukum yang menyebabkan matinya kebebasan pers. Ini hanya perlu diatur dengan etika,” usulnya.

 

SEMA bukan untuk siaran live

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara MA Suhadi mengatakan perekaman persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya tidak dilarang sesuai SEMA No. 04 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. Namun, SEMA ini bukan mengatur siaran Live yang disiarkan oleh stasiun TV. Seperti, Kasus Kopi Sianida dengan terdakwa Jessica.

 

Pada dasarnya, kata Suhadi, persidangan terbuka untuk umum diatur Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”

 

Suhadi melanjutkan proses pemeriksaan persidangan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku umum (KUHAP atau HIR/Rbg) atau hukum acara yang ditentukan secara khusus dalam UU. Hanya saja, konsekuensi logis siaran langsung yang ditayangkan stasiun televisi berdampak negatif ketika proses pemeriksaan saksi.

 

“Saksi yang berikutnya sudah mengetahui situasi pemeriksaan saksi sidang sebelumnya dan dikhawatirkan akan mempengaruhi kesaksiannya. Padahal, dalam KUHAP, antar saksi tak boleh berkomunikasi,” ujarnya.

 

Menurut Suhadi, sidang pemeriksaan di pengadilan terbuka untuk umum pada dasarnya untuk menjamin objektivitas pemeriksaan. Objektivitas tersebut bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga terdakwa. Oleh karenanya, asas keterbukaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari asas fair trial dan asas presumption of innocence.

 

Untuk diketahui, sebenarnya secara aturan mekanisme peliputan dan pemberitaan media sudah diatur UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Hak Cipta, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran, dan ketentuan terkait lainnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info