Pembebasan Bersyarat, Peluang Napi yang Sarat Arti
Fokus

Pembebasan Bersyarat, Peluang Napi yang Sarat Arti

Prinsip ‘memelihara napi selama mungkin di penjara' sudah waktunya dihilangkan. Penjara sudah mengalami over-capacity. Rancangan KUHP mulai mengadopsi hukuman kerja sosial.

Mys/Mon/Rzk
Bacaan 2 Menit

 

Napi perlu tahu prosedur

Tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang prosedur pembebasan bersyarat, atau pengacara tak menjelaskan, adalah kondisi yang menyulitkan napi. Kalau napi tidak mengajukan permohonan, tentu saja hak pembebasan bersyarat sulit didapat. Itu sebabnya, jumlah napi yang mendapatkan hak itu tidak terlalu membludak. Di LP Cipinang misalnya, pada tahun 2005 hanya ada 141 permohonan pembebasan bersyarat yang disetujui. Tahun berikutnya turun menjadi 43, dan hingga Maret 2007 sudah tercatat 26 permohonan pembebasan bersyarat. Padahal jumlah napi di LP Cipinang berjumlah ribuan. Bisa jadi, jumlah napi yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman tidak terlalu banyak.

 

Tetapi bisa pula karena napi tak paham betul mekanisme pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, Ditjen Pemasyarakatan berencana mengubah mekanisme tersebut. Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan Ditjen Pemasyarakatan, Mashudi, menegaskan usulan pembebasan bersyarat akan dibalik. Kalau dulu oleh napi, sekarang idenya dari Kepala Lapas. Selama ini pembebasan bersyarat, kata Mashudi, terkesan eksklusif, hanya diperoleh orang-orang yang mengajukan.

 

Dephukham memang mentargetkan pada tahun 2007 ini, sekitar 10 ribu napi akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Rencana itu bukan hanya mengurangi penghuni penjara, tetapi juga bermanfaat secara finansial. Mashudi memberi contoh, pada 2006 lalu, negara bisa berhemat Rp22 miliar dari 5.700 napi seluruh Indonesia yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Bayangkan, menurut Menhukham Andi Matalatta, untuk membangun Lapas baru berkapasitas seribu orang saja butuh anggaran sekitar 70 miliar rupiah.

 

Melihat kondisi demikian, sejumlah pihak mendesak perlunya pikir ulang tentang sistem pemidanaan. Prinsip menghukum pelaku kejahatan selama mungkin di dalam penjara perlu dikaji efektivitasnya. Para penyusun revisi KUHP sudah mulai mengakomodir gagasan itu dengan cara memperkenalkan hukuman pidana kerja sosial. Jadi, napi yang dihukum tak perlu harus dikerangkeng di dalam penjara. Bisa jadi mereka dihukum bekerja untuk masyarakat, membantu di panti-panti jompo misalnya. Tentu dengan pengawasan yang memadai. Siapa tahu jiwa kemanusiaan para napi tersentuh, sekaligus bisa beramal baik bagi sesama. Seperti kata anggota Komisi III DPR Akil Mochtar, napi tak semestinya selalu dipandang sebagai orang buangan....

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info