Selama ini peran PPNS selaku penyidik memang terkesan nomor dua. Pihak yang keberatan lebih memilih mengadu ke polisi selaku penyidik utama. Posisi polisi sebagai penyidik utama, termasuk dalam bidang hak kekayaan intelektual, juga tersirat dari rumusan peraturan perundang-undangan bidang HKI. Pasal 71 ayat (1) UU Hak Cipta merumuskan: Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan hak kekayaan intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
Alternatif penyelesaian sengketa
Berkaitan dengan kerancuan penyelesaian perkara HKI, staf pengajar bidang HKI Fakultas Hukum Universitas Indonesia Cita Citrawinda menyarankan para pihak untuk terlebih dahulu memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sayang, dalam perkara HKI, lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) belum berperan maksimal. Belum terlihat perannya dalam perkara HKI, ujarnya.
Pemanfaatan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan memang dimungkinkan. Meskipun perannya dianggap belum maksimal, kini semakin banyak pihak yang menyelesaikan pelanggaran HKI dengan permohonan maaf kepada pihak yang dirugikan.
Cita Citrawinda juga mengingatkan bahwa pada umumnya pidana HKI adalah delik aduan. Sehingga penyidik tidak bisa gegabah begitu saja menyidik pelanggaran pidana HKI sebelum ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam dunia internasional pun, khususnya persetujuan TRIP's, masalah HKI lebih dipandang berada di ruang privat.
Cita menyarankan agar ke depan perlu dipikirkan pembentukan badan khusus untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bidang hak kekayaan intelektual. Formatnya memang belum jelas. Tetapi bisa memanfaatkan berbagai forum alternatif penyelesaian sengketa.
