Sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Komisi Informasi provinsi sudah harus terbentuk paling lambat dua tahun setelah Undang-Undang ini berlaku. Itu berarti paling lambat 30 April 2012 mendatang, ke-33 provinsi seharusnya sudah memiliki Komisi Informasi. Pembentukan Komisi Informasi untuk kabupaten/kota hanya disesuaikan dengan kebutuhan.
Namun setahun lebih berjalan, baru delapan provinsi yang memiliki Komisi Informasi. Dengan kata lain, 76 % Komisi Informasi provinsi belum terbentuk setahun setelah Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berlaku. Daerah yang sudah membentuk Komisi Informasi provinsi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Gorontalo, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, dan terakhir Jawa Barat.
ICW memandang rendahnya kepatuhan daerah terhadap UU KIP bukan saja menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, tetapi juga mengancam perlindungan hak publik atas informasi. “Mengingat sekitar 76 % lembaga penyelesaian sengketa informasi di daerah belum terbentuk,” papar peneliti ICW, Agus Sunaryanto.
Keprihatinan ICW ternyata bukan hanya pada rendahnya kepatuhan membentuk Komisi Informasi provinsi. Daerah yang sudah membentuk dan daerah yang sedang memproses pembentukan seperti Bali, Yogyakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam juga masih terbelit sejumlah masalah. Komisi Informasi dibentuk tanpa persiapan perencanaan anggaran. Akibatnya biaya operasional, tunjangan pegawai, dan biaya sekretariat terkatung-katung. Kantor operasional Komisi Informasi daerah umumnya masih menumpang di kantor dinas perhubungan atau dinas komunikasi dan informatika. Komisi Provinsi Informasi Gorontalo, misalnya, menghadapi problem tunjangan sehingga salah seorang komisionernya mengundurkan diri.
Komisioner Komisi Informasi Pusat, Dono Prasetyo, membenarkan temuan ICW. Berdasarkan pantauan Dono, kendala pembentukan ada pada pagu APBD. Daerah umumnya berasalan biaya operasional dan kesekretariatan belum dimasukkan dalam APBD tahun berjalan. Kalaupun kemudian dialokasikan, itu masih menunggu pembahasan APBD Perubahan.
Selain pendanaan, Dono melihat faktor lain berupa minimnya dorongan dari masyarakat sipil. Masyarakat lokal kurang mendorong dan melakukan advokasi pembentukan Komisi Informasi provinsi. Seolah-olah bahwa masyarakat setempat belum membutuhkan kehadiran Komisi Informasi.
Di mata Dono, desakan dari masyarakat menjadi penting karena pada praktiknya pemerintah daerah sulit diharapkan mengambil prakarsa pembentukan Komisi. “Kalau memang masyarakat ada kebutuhan, ada permintaan informasi, mau tidak mau pemerintah di provinsi itu akan membentuk Komisi Informasi provinsi,” ujarnya kepada hukumonline.
Itu berarti pembentukan Komisi di level provinsi sangat berhubungan dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Kalaupun ada desakan kuat, dalam proses seleksi, muncul masalah lain. Sejumlah calon komisioner berasal dari politisi sehingga independensi Komisi diragukan. Belum lagi problematika yuridis dalam proses seleksi. Gubernur Jawa Barat, misalnya, tengah menghadapi gugatan di pengadilan dari calon yang tak lolos seleksi.
Komisi Informasi Pusat tak bisa berbuat banyak untuk menekan daerah. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi di daerah hanya bersifat koordinatif, bukan hubungan struktural. Menurut Dono, Komisi Informasi Pusat tak punya wewenang memaksa pemerintah daerah membentuk Komisi Informasi. Yang dilakukan selama ini hanya menghimbau dan beraudiensi. “Kami bertemu gubernur dan DPRD menyampaikan bahwa membentuk komisi informasi di provinsi memang sudah menjadi amanat undang-undang. Sekarang ini sudah banyak provinsi yang membentuk panitia seleksi. Saya yakin di tahun 2011 ini 15-16 provinsi bisa terbentuk,” Dono optimistis.
Dono juga menekankan pengawasan terhadap Komisi Informasi dititikberatkan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kelemahan KI daerah yang menurut KI pusat akan rentan adanya kesepakatan politik. Ia khawatir Komisi tidak independen. Oleh karena itu, pengawasannya harus dari masyarakat. “Artinya masyarakat yang tahu betul rekam jejak yang paling penting sehingga nantinya yang dipilih untuk mengisi komisi informasi adalah orang-orang bijak yang kredibel dan independen,” tegas Dono lagi.
