Perebutan sisa tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) akhirnya selesai. Saham itu jatuh ke tangan pemerintah pusat melalui PT Pusat Investasi Pemerintah akhir minggu lalu seharga AS$246,8 juta.
Pengalihan tujuh persen saham ini menyelesaikan kewajiban divestasi PT NNT sesuai kontrak karya Desember 1986. Sebagaimana diketahui, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berkewajiban melepas 51 persen sahamnya kepada pihak Indonesia setelah empat tahun tambang berproduksi. Divestasinya sendiri dimulai pada tahun 2006.
Dengan terjualnya tujuh persen saham tersebut, saat ini komposisi pemegang saham PT NNT terdiri atas Nusa Tenggara Partnership B.V (49 persen), PT Multi Daerah Bersaing (24 persen), PT Pukuafu Indah (17,8 persen), PT Indonesia Masbaga Investama (2,2 persen), dan Pusat Investasi Pemerintah (7 persen).
Melalui siaran pers, Minggu (8/5), Presiden Direktur PT NNT Martiono Hadianto menyampaikan kegembiraan atas selesainya kewajiban divestasi tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia dan seluruh pihak yang terlibat selama proses divestasi ini berlangsung,” ujarnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyambut baik kepemilikan saham oleh PIP ini. Ia berharap masuknya pemerintah melalui PIP bisa mendorong perbaikan kinerja PT NNT. Selain itu, juga untuk mencegah jangan sampai PT NNT melupakan prinsip good governance seperti efisiensi kinerja dan menjaga lingkungan.
“Pemerintah masuk di tujuh persen ini untuk mengembangkan PT NNT menjadi menjadi perusahaan kelas dunia. Kita akan jaga perusahaan ini menjalankan good government dan berusaha memberikan nilai tambah yang baik untuk Indonesia. Itu sesuai dengan best practices secara internasional agar semakin membawa manfaat yang baik bagi lingkungan dan pemegang saham,” ujarnya di Jakarta, hari ini (9/5).
Tambah lagi, kata Agus, dengan masuknya pemerintah ke PT NNT ini, ada kesempatan untuk lebih memahami industri ekstraktif. “Ini kesempatan untuk belajar dari Newmont agar kita lebih memahami industri ekstraktif,” katanya
Agus juga mengungkapkan ‘keberhasilan’ negosiasi pemerintah menurunkan harga tujuh persen saham tersebut. “Dalam pembicaraan pemerintah dengan PT NNT, harga awal AS$271 juta dolar. Dengan baik bisa dibeli seharga AS$246,8 juta dolar,” katanya.
Selain itu, Agus berharap perolehan saham PT NNT yang jatuh tempo oleh pemerintah ini bisa jadi preseden baik untuk saham kontrak karya lainnya. Artinya, pemerintah mengincar serius saham-saham kontrak karya yang juga akan habis masa berlakunya.
“Kita harus bahwa kita bisa jaga saat ada saham yang harusnya jatuh tempo diserahkan pada pemerintah pusat. Selama ini, terlalu sering kalau ada kontrak karya jatuh atau investasi yang jatuh tempo, tidak jatuh ke (pemerintah) Indonesia tapi jatuh kepada pihak lain yang mungkin tidak optimal menerimanya. Ke depan, modelnya diharapkan akan terus seperti ini,” kata dia.
Berikutnya Inalum
Salah satu yang diincar pemerintah pusat, ungkap Agus, adalah saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Sebagaimana diketahui, production sharing contract dengan Jepang akan habis pada tahun 2013. Pemerintah Indonesia menguasai kepemilikan sebesar 41,13 persen saham di perusahaan itu, sementara sisanya sebesar 58,87 persen dikuasai Jepang.
Agus mengaku sedang melihat kemungkinan PIP kembali membeli saham tersebut. Pengambilalihan ini penting karena Inalum memberikan nilai tambah yang baik bagi bangsa Indonesia. Jika Inalum dilepas begitu saja, negara akan merugi hingga AS$1,2 miliar.
Meski demikian, perundingan dengan Jepang terkait proyek Inalum masih berjalan. Proses negosiasi awal antara Indonesia dengan Jepang sudah dijajaki sejak Januari 2011 lalu setelah keluarnya Keputusan Presiden No 27 Tahun 2010 tentang Tim Perundingan Proyek Asahan.
Negosiasi dengan Jepang akan menentukan apakah PT Inalum setelah 2013 akan dikuasai oleh Indonesia seluruhnya atau porsi saham Jepang akan tetap ada di Inalum atau kerjasama akan terus dilanjutkan.
Master Agreement Indonesia-Jepang di PT Inalum ini ditandatangani pada tanggal 7 Juli 1975 di Tokyo antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang, dan 12 investor Jepang. Mereka adalah Sumitomo Chemical company Ltd, Sumitomo Shoji Kaisha Ltd, Nippon Light Metal Company Ltd, C Itoh & Co, Ltd, Nissho Iwai Co, Ltd, Nichimen Co, Ltd, Showa Denko K.K, Marubeni Corporation, Mitsubishi Chemical Industries Ltd, Mitsubishi Corporation, Mitsui Aluminium Co, Ltd, Mitsui & Co, Ltd.
Pemerintah Jepang dan keduabelas investor tersebut kemudian mendirikan perusahaan investasi NAA pada tanggal 25 November 1975. PT Inalum sendiri didirikan dua bulan setelah itu, pada tanggal 6 Januari 1976 di Jakarta. Kepemilikan saham antara Pemerintah Indonesia dan NAA berubah beberapa kali. Pada saat pendirian, pemerintah memiliki 10 persen dan NAA 90 persen.
Pada bulan Oktober 1978, rasio kepemilikan berubah menjadi 25 persen berbanding 75 persen. Sembilan tahun kemudian, pada Juni 1987, kepemilikan saham pemerintah Indonesia bertambah menjadi 41,13 berbanding saham NAA 58,87 persen. Namun, jumlah ini sedikit berkurang sejak 10 Februari 1998, dimana pemerintah Indonesia memiliki 41,2 persen saham dan NAA memiliki 58,88 persen.
