Ada pula perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan. Ditambah upaya diplomatik.
Pasal 18 huruf d dan e, menyatakan perlindungan bagi TKI pada masa penempatan, difasilitasi oleh Perwakilan RI di luar negeri. Berupa fasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa TKI dengan pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI. Serta menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna tidak bermasalah dan bermasalah secara berkala.
Bentuk bantuan dan perlindungan kekonsuleran meliputi, pengurusan TKI sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia. Ditambah akses komunikasi antara Perwakilan RI di luar negeri dan TKI. Kemudian akses informasi kepada negara penerima mengenai TKI yang mendapat masalah hukum.
Bentuk bantuan hukum diatur dalam Pasal 20 huruf a hingga e. Berupa mediasi, advokasi, pendampingan terhadap TKI yang menghadapi masalah hukum. Juga menangani masalah TKI yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual. Serta penyediaan advokat/pengacara.
Dalam hal pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI, menurut PP ini, Perwakilan RI di luar negeri diberikan tugas memanggil pihak yang tidak memenuhi hak-hak TKI. Melaporkan kepada otoritas yang berwenang. Kemudian menuntut pemenuhan hak-hak TKI. Serta memperkarakan pihak yang tidak memenuhi hak-hak TKI.
Juga membantu TKI yang dipindahkan ke tempat lain/majikan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Kemudian penanganan terhadap TKI yang dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja.
Perlindungan dan bantuan terhadap TKI dalam masa penempatan, paling sedikit dengan menyediakan penerjemah bebas. Lalu terkait pemulangan TKI, dan pendekatan untuk mendapatkan pengampunan hukuman/pidana, demikian Pasal 22 huruf a hingga c.
Perlindungan TKI purna penempatan dilakukan melalui pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI. Dilindungi dari kemungkinan tindakan tidak bertanggung jawab pihak lain dalam kepulangan dari negara tujuan sampai ke daerah asal. Memberikan fasilitasi kepulangan berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengurusan barang.
Diwajibkan pula pada pemerintah dan pihak terkait memfasilitasi TKI bermasalah. Berupa fasilitasi hak-hak TKI, dan penanganan TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.
PP ini juga mengamanatkan dalam situasi khusus seperti terjadi bencana alam, diamanatkan evakuasi. Hal itu dilakukan apabila negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan TKI. Evakuasi dilakukan dengan cara paling memungkinkan ke negara terdekat yang dianggap aman atau dipulangkan ke Indonesia, demikian Pasal 28 ayat (3).
Melalui PP 3 Tahun 2013 ini, pemerintah juga melarang penempatan TKI pada jabatan/pekerjaan tertentu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan. Seperti pelacur, penari erotis, milisi atau tentara bayaran, atau jabatan/pekerjaan yang dilarang di negara penerima.
