Pemerintah Didesak Tinjau Ulang Perdagangan Bebas Dengan AS
Berita

Pemerintah Didesak Tinjau Ulang Perdagangan Bebas Dengan AS

Pemeritah sebaiknya meninjau kembali kebijakan perdagangan bebas dengan AS. Kebijakan itu dinilai merugikan negara dan masyarakat.

Sut/Lut
Bacaan 2 Menit

 

Senada dengan Hanim, Direktur Eksekutif IGJ Bonnie Setiawan mengingatkan bahaya bagi Indonesia bila melakukan kesepakatan perdagangan bebas dengan AS. Dia lalu mencontohkan kejadian yang dialami Mexico dan Australia.

 

Menurutnya, studi yang dilakukan Bank Dunia mengakui bahwa setelah 10 tahun Mexico bergabung dengan Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (North America Free Trade Agreement-NAFTA) justru berdampak buruk. Salah satunya adalah memberikan dampak bagi bertambahnya angka imigran dari Mexico ke AS. Sama halnya dengan Mexico, Australia yang melakukan Free Trade Agreement (FTA) dengan AS juga mengalami petaka ekonomi. Negeri kangoro ini mengalami defisit perdagangan, setahun setelah BFTA dilakukan awal tahun 2005.

 

Pengalaman Mexico dan Australia inilah yang seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah Indonesia untuk berpikir ulang ketika hendak memutuskan kesepakatan perdagangan bebas dengan AS.

 

Sementara itu peneliti IGJ, Daniel Pambudi dalam penelitiannya menemukan bahwa, jika Indonesia melakukan perbaikan hukum dalam rangka FTA, maka akan menguntungkan ekonomi Indonesia secara menyeluruh dengan menyumbang pertumbuhan GDP nasional sebesar 5,1 persen. Hanya saja, lanjut dia, meski GDP tumbuh, hasil simulasi juga menunjukan bahwa konsumsi rumah tangga nasional turun sebesar 0,8 persen. Artinya, meskipun modal dari luar negeri masuk ke Indonesia, kesejahteraan rumah tangga Indonesia tetap turun.

 

Hira Jhamtani, peneliti lainnya, menyebutkan bahwa tidak ada jaminan jika BFTA ditandatangani investasi akan meningkat. Sebab, tidak ada yang bisa memaksa investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Tujuan pembangunan sulit dicapai melalui kesepakatan investasi yang amat liberal, hal ini terlihat misalnya dalam ketentuan tenaga kerja atau alih teknologi, urainya.

 

Isu HKI paling Sensitif

Masalah lain yang tak kalah sensitifnya adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI). Jika diperhatikan klausul BFTA AS dengan negara mitra dagangnya, maka terlihat jelas bahwa standar HKI yang diminta AS lebih tinggi daripada standar HKI yang ada di WTO.

 

Nurul Barizah, peneliti lain dari IGJ punya pandangan tersendiri mengenai isu HKI ini. Dia lalu memulai analisisnya. Dalam partisipasi Indonesia dalam perjanjian HKI terkait perdagangan (Trade-Related Intellectual Property Rights-TRIPs). Menurutnya, implementasi TRIPs telah menunjukan beban yang berat buat Indonesia.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info