Usulan agar pemerintah melalui Bank Indonesia mencetak uang baru di tengah situasi perekomian memburuk dan bancana kesehatan disinyalir hanya menambah runyam keadaan. Sebab ujungnya malah mendorong tingkat inflasi yang tinggi. Dampaknya rakyat bakal semakin terpuruk akibat hilangnya daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta tak sembarang mencetak uang baru.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) Syariefuddin Hasan meminta pemerintah agar berhati-hati dalam mewujudkan usulan rencana mencetak uang baru. Dia meminta pemerintahan Joko Widodo tak sembarang mengambil kebijakan di tengah kondisi ketidakpastian saat ini. Kajian mendalam serta analisa matang sebelum menempuh kebijakan tersebut.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan memang membolehkan pemerintah mencetak uang baru. Namun tidak kemudian secara serampangan menempuh kebijakan tersebut. Memang beberapa orang di Badan Anggaran (Banggar) DPR mengusulkan agar pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mencetak uang baru hingga mencapai Rp600 triliun.
Setidaknya bertujuan menyelamatkan perekonomian Indonesia akibat yang ditimbulkan pademi Covid-19. Banggar, kata Syarief, begitu biasa disapa, menilai perlunya pembiayaan besar dalam mengatasi pandemi Covid-19. Tak saja penanganan kesehatan, namun pula dampak ekonominya. Kendati begitu, agar pengeluaran anggaran negara tak mengucur terlampau banyak di tengah ekonomi nasional terpuruk, beberapa rencana proyek pemerintah idealnya dibatalkan.
(Baca juga: Polemik Pasar 27 Perppu Covid-19, KPK Tetap Bisa Menindak Pelaku Korupsi).
Politisi Partai Demokrat itu meminta pemerintah membatalkan anggaran di sektor infrastruktur dan pemindahan ibukota baru demi membantu mengurangi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Perppu No. 1 Tahun 2020 pun dipandang perlu diganti dengan UU APBN-P Tahun 2020. “Kami menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020, refocusing anggaran dan lainnya harus melalui APBN-P 2020,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (1/5).
Senada, anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam mendesak BI agar tidak mencetak uang dalam jumlah besar. Sebab bakal berbahaya bagi perekonomian nasional. Dia kahwatir bila pemerintah dan BI menempuh rencana mencetak uang dalam jumlah besar, selain menjadi hiperinflasi, pun bakal menjadi beban berat bagi rakyat secara keseluruhan. “Rakyat banyak yang harus membayar, yang menikmati hanya segilintir orang atau kelompok. Ini berbahaya”, tegasnya.
Ecky, begitu biasa disapa, berpendapat usulan agar BI mencetak uang hingga Rp600 triliun bukanlah usulan resmi DPR. Sebab usulan tersebut hanya disuarakan segelintir anggota Banggar secara pribadi. Oleh karena itu, Ecky menentang keras usulan rencana tersebut, apalagi BI, kata dia, sudah menyampaikan belum berencana mencetak uang baru.
Bagi Ecky, mencetak uang oleh BI dalam jumlah mencapai Rp600 triliun hanya bakal berdampak negatif bagi perekonomian. Bahkan menjadi penyebab krisis ekonomi baru. Dia menilai mencetak uang tanpa dasar yang tepat bakal meenyebabkan lonjakan inflasi yang tinggi. Seperti halnya yang terjadi pada era 1998 dan 1965. Dampaknya terlihat pada penurunan daya beli masyarakat akibat mahalnya harga-harga barang.
Penyebabnya akibat pencetakan uang yang tidak menciptakan kegiatan produktif. Namun sebaliknya hanya mendorong konsumsi. Situasi tersebut kian memburuk akibat pendapatan rakyat tergerus dampak dari lonjakan pencetakan uang. Nah negara Zimbabwe menjadi negara dengan inflasi terburuk lantaran lonjakan pencetakan uang. “Kita tak ingin seperti Zimbabwe beberapa tahun lalu,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengingatkan, kebijakan tersebut justru memperburuk nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar. Dia berpendapat, saat jumlah uang beredar meningkat, maka inflasi pun otomatis naik. Ujungnya, nilai tukar mata uang rupiah terdepresi. Menurutnya, tanpa tambahan pencetakan uang pun, rupiah sudah sempoyongan menghadapi masalah ekonomi global. Saat ini, mata uang rupiah semakin kokoh akibat intervensi BI.
Namun demikian kata Ecky, pelaksanaan kebijakan quantitiative easing (QE) oleh BI belum dalam pencetakan uang baru. Hanya saja pelonggaran likuditas melalui beberapa instrumen moneter yang dimiliki. Yaitu pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dipasar sekunder yang dilepas oleh investor asing, pelonggaran rasio giro wajib minimum, penyediaan likuiditas perbankan melalui mekanisme repo. “Secara total BI telah menjalankan kebijakan pelonggaran likuditas mencapai Rp420 triliun,” ujarnya.
(Baca juga: Komentar Dua Guru Besar atas Perppu Penanganan Covid-19).
Bank Indonesia memberi sinyal tak bakal mencetak uang tambahan sebagaimana usulan dari sejumlah anggota Banggar DPR. Gubernur BI Perry Warjiyo berpandangan pertimbangan enggan mencetak uang baru, lantaran bank sentral emoh mengulang kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998 silam. Sebab dapat berujung tingginya inflasi.
Sebaliknya BI lebih menempuh kebijakan moneter lainnya demi menambah likuiditas. Seperti menurunkan giro wajib minimum, hingga memborong SBN di pasar sekunder. “Esensinya beda dengan pencetakan uang. Kalau pencetakan uang, bank sentral menambah uang beredar, tapi tidak mampu menyerap kalau nanti kelebihan likuditas,” pungkasnya.
Temukan/Nikmati Akses Tanpa Batas Koleksi Peraturan Perundang-undangan dan FAQ Terkait Covid-19di sini.
