Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfadhli menyayangkan sikap pemerintah yang memihak salah satu pihak dalam kekisruhan di tubuh PSSI. Menurut dia, pemerintah, dalam hal ini, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga seharusnya bisa menjadi penengah bagi pihak yang berselisih paham di PSSI.
“Pemerintah harus segera membereskan masalah PSSI ini. Dimana pemerintah harus berada di tengah antara dua kubu. Kalau masalah ini tidak segera dibereskan, PSSI tinggal menunggu sanksi dari FIFA,” kata Zulfadhli dalam sebuah talkshow di Jakarta, Sabtu (2/4).
Lebih memprihatinkan lagi, lanjut Zulfadhli, pemerintah ia tuding tak konsisten dalam melihat kasus yang melilit organisasi cabang olahraga terpopuler di Indonesia ini.
Zul menyorot dua alasan pemerintah dalam mengkritisi kepemimpinan Nurdin Halid di PSSI. “Pertama, ketika pemerintah mengatakan sebaiknya PSSI tidak dipimpin oleh orang partai politik. Disini pemerintah tidak konsisten.”
Menurut catatan Zul, sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang melarang politisi menduduki jabatan pimpinan organisasi cabang olahraga. Larangan hanya ditujukan kepada pengurus Komite Olahraga Nasional.
“Kalau larangan bagi pejabat publik atau politisi untuk menduduki Komite Olahraga Nasional atau KONI itu tegas diatur dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional,” kata Zul yang juga mantan pengurus KONI ini.
“Tapi faktanya pemerintah mendiamkan saja para pengurus KON atau KONI yang ternyata juga orang parpol,” tuding Zul.