Tapi, dikecualikan bagi BUMN, BUMD, koperasi, dan perusahaan perkebunan yang sudah go public. Aliansi menilai, pengecualian ini malah memungkinkan monopoli karena semua bentuk perusahaan perkebunan saat ini dalam bentuk tersebut, kecuali perkebunan rakyat.
Kehendak pembatasan lahan kebun sawit tak akan dapat diterapkan dan bertentangan dengan konsep perkebunan untuk mweujudkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, orientasi BUMN dan BUMD adalah bisnis dan tidak langsung untuk menjadi agen negara untuk memberdayakan rakyat. Malah saat ini tumbuh subur konflik panjang antara masyarakat dengan BUMN sektor perkebunan seperti di PTPN II di Padang Halaban Sumut, PTPN VII Cinta Manis Sumsel, PTPN IX Sragen Jateng dan di beberapa PTPN lain.
Disoroti pula Pasal 19 huruf k dalam draf Rapermentan. Yaitu kewajiban pemohon izin menyatakan sendiri status perusahaan perkebunan apakah mandiri atau bagian dari grup yang belum menguasai lahan melebihi batas luasan. “Ketentuan menegaskan keengganan pemerintah untuk melepas tanggung jawab pengawasan di sektor perkebunan apabila di kemudian hari pernyataan itu tidak benar,” tutur anggota aliansi dari Sawit Watch, Bondan Andrianu pada kesempatan sama.
Aliansi juga memberi kritik terkait pembatasan luas perkebunan di Papua dan Papua Barat. Lantaran, pengusaha yang mengajukan izin usaha perkebunan di dua provinsi itu akan diberi dua kali dari batas paling luas. Jika perkebunan sawit dibolehkan maksimal 20 ribu ha per provinsi, maka di dua provinsi di Papua dibolehkan 40 ribu ha.
Aliansi menilai, ketentuan ini perlu diperhatikan dengan praktik Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Program besar ini banyak melahirkan praktik perampasan hak-hak atas tanah masyarakat Papuan dengan cara kekerasan, penipuan dalam perjanjian, ganti rugi yang tak sesuai. “Ketentuan dalam draf Permentan hanya memperbesar konflik dan perampasan lahan masyarakat Papua,” imbuh Andi.
Ditemukan aliansi dalam draf Rapermentan, tambahan sebab potensi konflik bagi masyarakat lokal sekitar perkebunan. Tersebut dalam Pasal 13 ayat (5) draf, syarat bagi masyarakat untuk dibangun kebun 20 persen oleh perusahaan adalah harus bertempat tinggal di sekitar lokasi Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau IUP, serta sanggup melakukan pengelolaan kebun.
Syarat ini akan menyulitkan masyarakat lokal yang justru selama ini mengelola kebun dan pertaniannya secara tradisional. “Dijadikan alasan bagi perusahaan untuk tidak membangun perkebunan bagi masyarakat,” tutur anggota aliansi dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto.
Aliansi juga menyoroti Pasal 48 ayat (1) draf Rapermentan, yang memberikan batas waktu dua tahun untuk perusahaan menyelesaikan alas hak atas tanah, namun masih dimungkinkan beroperasi. Aliansi berpendapat, HGU merupakan alas hak paling kuat bagi perusahaan untuk beroperasi. Namun ketentuan dalam draf Rapermentan ini malah melemahkan alas hak tersebut.
Kelemahan ini akan menyuburkan konflik, lantaran aliansi banyak menemukan perusahaan perkebunan tanpa memiliki HGU sudah beroperasi. Makin sering pula perampasan terhadap hak masyarakat. Menurut aliansi, alas hak seharusnya diselesaikan di depan sebelum perusahaan perkebunan beroperasi.
